Komisi Eropa ingin membatalkan pelonggaran visa masuk yang diberlakukan tahun lalu bagi pejabat Belarus. Para diplomat harus menyerahkan lebih banyak bukti dan membayar biaya lebih tinggi untuk permohonan visa mereka. Warga biasa tidak akan terkena dampak dari pengetatan ini.
Langkah ini disamping larangan masuk yang sebelumnya telah diberlakukan untuk 166 pejabat tinggi Belarus, termasuk Presiden Lukashenko.
Usulan dari Komisi Eropa ini merupakan langkah baru dalam konflik dengan rezim Presiden Aleksandr Lukashenko. Komisi Eropa menuduh Lukashenko mengirim secara ilegal pencari suaka dan pengungsi dari Belarus melewati perbatasan ke negara tetangga Polandia, Lithuania, dan Latvia.
"Kita harus bersikap tegas terhadap Lukashenko," kata Komisaris UE Ylva Johansson (Urusan Dalam Negeri). "Lukashenko berusaha mendestabilisasi UE dengan mendatangkan migran dan mendorong mereka ke UE." Komisaris asal Swedia itu juga menyoroti bahwa Presiden Belarus juga menipu para migran itu sendiri.
Dalam beberapa bulan terakhir, ribuan migran telah mencoba menyeberangi perbatasan antara Belarus dan negara anggota UE Polandia, Lithuania, dan Latvia. Komisi mendukung upaya negara-negara UE dalam menjaga keamanan perbatasan mereka.
Sementara itu, kekhawatiran semakin bertambah tentang cara Polandia menangani situasi ini. Awal September, Warsawa mengumumkan keadaan darurat di perbatasan. Beberapa hari terakhir, sejumlah migran ditemukan meninggal di wilayah perbatasan.
Berbeda dengan Lithuania dan Latvia, Polandia menolak bantuan dari Frontex, badan pengawas perbatasan Eropa. Johansson mencatat bahwa situasi krisis bisa ditangani jauh lebih baik apabila negara-negara UE mencapai kesepakatan tentang perjanjian baru tentang suaka dan migrasi yang diajukan Komisi setahun lalu. Namun, negosiasi tentang hal itu hampir tidak mengalami kemajuan.