Selama pertemuan Dewan Eropa di ibu kota Moldova, Chisinau, sebuah langkah penting diambil menuju pembentukan pengadilan khusus. Pengadilan ini akan fokus pada penuntutan pimpinan politik dan militer yang dianggap bertanggung jawab atas perang melawan Ukraina.
Den Haag
Menurut beberapa negara yang terlibat, sebuah kesepakatan telah disetujui mengenai organisasi lebih lanjut dari pengadilan tersebut. Akan dibentuk sebuah komite manajemen khusus yang bertugas mengawal persiapan dan operasional pengadilan. Sementara ini, pengadilan akan berlokasi di Den Haag.
Secara total, 37 negara mendukung kesepakatan baru ini. Uni Eropa juga bergabung dalam persiapan pengadilan tersebut. Langkah-langkah sebelumnya telah diambil pada 2025 dan awal 2026.
Promotion
Deportasi
Selain rencana pengadilan, nasib anak-anak Ukraina juga menjadi fokus utama. Menurut Komisi Eropa, sejak awal invasi Rusia lebih dari 20.500 anak telah diasingkan atau dipaksa dipindahkan ke Rusia dan wilayah pendudukan lainnya.
Dari jumlah tersebut, sampai saat ini sedikit lebih dari 2.100 anak telah kembali ke Ukraina. Nasib banyak lainnya masih tidak jelas. Komisi Eropa menyatakan anak-anak tersebut ditekan agar melepaskan identitas Ukraina mereka.
Tambahan 50 Juta
Pada 11 Mei, perwakilan Uni Eropa, Ukraina, Kanada, dan mitra internasional lainnya berkumpul di Brussel untuk sebuah konferensi puncak mengenai pemulangan anak-anak Ukraina. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk bekerja lebih erat dalam melacak, melindungi, dan mengembalikan anak-anak tersebut.
Uni Eropa mengumumkan alokasi tambahan sebesar 50 juta euro untuk memperkuat perlindungan anak di Ukraina dan mendukung program pemulangan. Negara-negara peserta juga ingin memberikan lebih banyak dukungan untuk penelitian dan proses hukum terkait deportasi dan pemindahan paksa.
Sanksi Baru
Selain itu, negara-negara Uni Eropa sedang menyiapkan sanksi baru terhadap individu dan organisasi Rusia yang diduga terlibat dalam deportasi, pendidikan ulang, dan militerisasi anak-anak Ukraina. Dalam putaran sanksi sebelumnya, lebih dari enam puluh pihak telah dikenai tindakan.
Negara-negara peserta menegaskan bahwa pemulangan anak-anak dan pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan akan tetap menjadi fokus utama dalam kerjasama internasional terkait Ukraina pada periode mendatang.