Menjelang pemungutan suara penting di Dewan Rakyat mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan penetapan pemilu parlemen dini, perpecahan dalam politik Inggris semakin melebar akibat usulan baru dari sebagian oposisi. Partai Liberal Demokrat (LibDems) dan Partai Nasional Skotlandia (SNP) mengajukan usulan pemilu dini mereka sendiri, sementara oposisi Partai Buruh menolak hal itu dan belum jelas apakah Partai Konservatif pimpinan Perdana Menteri Boris Johnson akan mendukungnya.
Pemimpin partai oposisi Inggris, SNP dan Liberal Demokrat, menyatakan kesediaan mereka menyetujui keinginan Perdana Menteri Boris Johnson untuk menggelar pemilu baru pada akhir tahun ini. Namun, mereka menetapkan syarat bahwa Uni Eropa memberikan perpanjangan batas waktu kepada Inggris hingga 31 Januari. Sedangkan Brussel menginginkan keputusan diambil setelah parlemen Inggris memutuskan apakah akan menggelar pemilu dini atau tidak.
Situasi ini berpotensi menyebabkan kebuntuan, bukan hanya antara London dan Uni Eropa yang saling menunggu siapa yang akan mengambil keputusan duluan, tetapi juga terjadinya kebuntuan antara pemerintah Inggris dan oposisi serta diantara ketiga partai oposisi Inggris itu sendiri.
Johnson ingin menggelar pemilu baru pada 12 Desember dan kemungkinan mengajukan usulan tersebut untuk dipungut suara pada hari Senin. Demi mengesahkan usulannya itu, ia membutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga, termasuk dari oposisi. Namun bagi oposisi Partai Buruh, pemilu baru hanya bisa dibahas jika risiko Brexit tanpa kesepakatan dengan Uni Eropa telah dihilangkan, dan sejauh ini Partai Buruh menolak semua opsi tanpa dukungan apapun.
Partai Nasional Skotlandia dan Liberal Demokrat menolak keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan juga menolak kesepakatan Brexit Inggris-Uni Eropa. Kedua partai tersebut kini meminta Presiden Uni Eropa Donald Tusk untuk menyetujui permintaan Johnson sebelumnya agar proses Brexit ditunda hingga akhir Januari 2020. SNP dan LibDem, yang keduanya menentang Brexit, mengusulkan untuk menggelar pemilu baru pada 9 Desember.
Konstitusi Inggris menyatakan bahwa usul pemerintah untuk menggelar pemilu dini harus disetujui oleh mayoritas dua pertiga. Namun belum jelas apakah dukungan dari SNP dan LibDem sudah mencukupi, mengingat sebagian Partai Buruh dan DUP Irlandia Utara akan menolak usulan tersebut.
Perubahan yang ingin diajukan LibDem dan SNP pada usulan pemilu Perdana Menteri Johnson pada hari Senin hanya membutuhkan mayoritas sederhana (setengah plus satu), tetapi belum diketahui apakah Partai Konservatif siap menerima syarat-syarat yang diajukan SNP dan LibDem.
Selain itu, peluang bahwa Uni Eropa atau Parlemen Eropa pada hari Senin tidak akan mengambil keputusan tentang kemungkinan perpanjangan ini tidak bisa diabaikan, karena posisi Inggris belum jelas.