Uni Eropa menggelar 'super-trilogue' mendadak pada hari Jumat dengan menteri-menteri Pertanian, Komisi Eropa, dan Parlemen Eropa. Upaya dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama tentang kebijakan pertanian bersama yang baru. Namun, dalam Dewan Pertanian beberapa hari terakhir terungkap masih ada perbedaan pendapat yang mendasar.
Menteri Pertanian Portugal Maria do Céu Antunes masih percaya bahwa 'kesepakatan final' dapat dicapai dalam beberapa bulan mendatang. Sebelumnya ia mengatakan kesepakatan itu harus tercapai paling lambat bulan ini. Komisaris UE Janusz Wojciechowski berharap negosiasi dapat selesai pada bulan Mei. Pada bulan Juni kepresidenan Portugal atas UE akan berakhir.
Para menteri berpendapat bahwa langkah-langkah Iklim dan Lingkungan baru (Green Deal) di tingkat UE harus memiliki kerangka hukum yang mengikat secara resmi. Sedangkan Komisi Eropa melihat bahwa tujuan lingkungan dari strategi Farm to Fork sudah bersifat mengikat. Namun para menteri pertanian Eropa dengan jelas menolaknya: mereka meminta UE agar menetapkan teks yang mengikat secara hukum.
Dari segi formal Green Deal dan Farm to Fork hanyalah dokumen strategi yang tidak mengikat yang dibuat oleh Komisi Eropa. Jadi ini bukan tindakan hukum yang menjadi bagian dari undang-undang CAP (Common Agricultural Policy). Menurut para menteri, Green Deal dan F2F terpisah dari CAP dan juga terpisah dari pembagian subsidi CAP.
Di antara yang menyuarakan hal ini dengan tegas adalah Polandia, Ceko, Hongaria, dan Kroasia. Mereka menegaskan kembali bahwa 'rekomendasi' Komisi baru-baru ini kepada negara-negara UE tidak memiliki nilai hukum sehingga hampir tidak berperan.
Komisaris pertanian UE Janusz Wojciechowski mengatakan bahwa negara-negara dapat memasukkan bagian-bagian dari F2F ke dalam undang-undang nasional mereka sendiri. Brussel akan mendorong pelaksanaan tujuan nasional masing-masing, kata Wojciechowski.
Menteri Pertanian Spanyol Luis Planas menyerukan agar segera diajukan 'penilaian dampak' dari strategi Farm to Fork, namun Wojciechowski kembali menghindari menyebut tanggal. Menurut dia, yang penting bukan hanya memperkirakan kerugian (finansial), tetapi juga keuntungan. Namun evaluasi keuntungan tersebut "teknisnya rumit".
Kritik terhadap ketidakhadiran penilaian dampak juga datang dari Prancis. Menteri Pertanian Julien Denormandie juga menegaskan bahwa rencana strategis nasional hanya bisa disusun berdasarkan teks yang mengikat secara hukum. Meski demikian, ia menekankan bahwa Prancis mendukung dan menyetujui arah umum Green Deal.