Republik Federal kini terancam denda dari Uni Eropa karena tidak mengimplementasikan arahan nitrat UE. Brussel menangguhkan penegakan denda yang sudah dijatuhkan karena Ă–zdemir segera setelah menjabat berjanji akan mengurangi pencemaran tanah dan air minum akibat penyebaran pupuk di daerah alami yang rentan.
Dengan kompromi terakhirnya, Ă–zdemir memberi tekanan pada fraksi CDU untuk mengambil sikap konkret dalam masalah sulit ini. CDU dalam beberapa tahun terakhir banyak mengkritik proposal dari 'koalisi lampu lalu lintas' yang kini telah jatuh, tetapi sendiri sedikit mengajukan usulan dan tetap bersikap hati-hati.
Pejabat CDU di sembilan negara bagian berpendapat bahwa Berlin dengan memberlakukan neraca bahan setiap perusahaan secara individu berusaha memindahkan kewenangan negara bagian kepada kementerian BMEL di Berlin. Mereka juga menilai Ă–zdemir mencoba menerapkan undang-undang pupuk buatan yang telah ditolak di Brussel di Jerman.
Para anggota CDU mengatakan pembatasan pencemaran nitrat seharusnya ditentukan per wilayah, bukan per perusahaan. Negara bagian juga berpendapat bahwa perusahaan di daerah tercemar yang dapat membuktikan telah menghemat air harus dibebaskan dari regulasi yang lebih ketat.
Ă–zdemir sendiri telah menghentikan diskusi mengenai undang-undang pupuknya, kata Wakil Ketua fraksi CDU/CSU, Steffen Bilger. Ă–zdemir telah berjanji berbulan-bulan lalu akan mencabut usulan neraca bahan, tetapi malah terus mengajukan varian baru, kritik Bilger.
Berakhirnya konsultasi politik antara pemerintah federal dan negara bagian Jerman berarti pemerintah baru Jerman harus mengurus undang-undang pupuk baru. Saat CDU kemungkinan besar memenangkan pemilu Februari dan menjadi partai penguasa, para anggota CDU harus membuat pilihan final atas banyak DPR, termasuk proposal undang-undang yang dipaksakan oleh UE.
Kebijakan pertanian di Jerman tidak hanya ditetapkan oleh kementerian BMEL dan fraksi Bundestag di Berlin, tetapi terutama oleh politisi dan pejabat di enam belas negara bagian Jerman. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan dalam pertanian Jerman sebagian besar merupakan hasil dari model konsultasi yang panjang dan sulit.

