Parlemen Inggris Meminta Johnson Ajukan Penundaan Brexit Baru kepada Uni Eropa

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kembali meminta Uni Eropa untuk menunda keluarnya Inggris dari UE, setelah Parlemen tidak setuju untuk menyetujui kesepakatan Brexit-nya saat ini. Presiden UE Donald Tusk kini akan bertanya kepada para pemimpin UE bagaimana menanggapi permintaan tersebut.

Hampir pasti UE akan menyetujui penundaan karena keluarnya Inggris tanpa periode transisi juga merugikan UE. Penundaan baru harus disetujui secara bulat oleh 27 pemimpin pemerintah UE lainnya. Belum jelas berapa lama penundaan baru tersebut akan berlangsung. Dilaporkan Johnson tidak menyebutkan tanggal dalam permintaannya.

Konsultasi UE kemungkinan akan memakan waktu beberapa hari. Pada hari Minggu, duta besar UE di Brussels akan diberi pengarahan oleh Presiden UE Tusk. Pada hari Senin, kelompok pendamping Parlemen Eropa akan menggelar pertemuan khusus di Strasbourg. Eropa masih menunggu dan melihat perkembangan. Menurut juru bicara Komisi Eropa, UE menahan diri karena belum ada pemungutan suara atas kesepakatan itu sendiri.

Selain itu, Brussels kemungkinan akan menunggu apakah Johnson benar-benar akan mengajukan rancangan undang-undang yang diperlukan untuk secara hukum menetapkan keluarnya Inggris dari UE di parlemen pada Selasa mendatang.

Johnson tidak menandatangani surat untuk UE secara pribadi. Surat tersebut merupakan fotokopi teks undang-undang yang mewajibkan pemerintah Inggris untuk meminta penundaan. Ia melampirkan dua surat lain. Dalam salah satu surat, ia menulis bahwa menurutnya penundaan baru akan menjadi kesalahan. Surat itu ditandatanganinya secara pribadi. Surat lain dari duta besar Inggris untuk UE menjelaskan bahwa permintaan penundaan Johnson adalah kewajiban hukum.

Perdana menteri sebelumnya sudah dipaksa oleh Parlemen untuk meminta penundaan jika ia tidak mendapatkan persetujuan untuk kesepakatan Brexit-nya paling lambat Sabtu malam. Para pengkritik Inggris mengatakan kesepakatan Johnson 95 persen sama seperti proposal terdahulu yang ditolak oleh Parlemen di masa Perdana Menteri Theresa May.