Dalam pembangunan kantor baru Dewan Eropa, sejumlah pekerja bangunan dieksploitasi, menurut penyelidikan surat kabar Belgia De Standaard. Pekerja bangunan dari berbagai negara Eropa dipekerjakan tanpa kontrak oleh subkontraktor, gaji mereka tidak dibayar, dan mereka tidak diasuransikan terhadap kecelakaan.
Anggota Parlemen Eropa sosialis-demokrat dari Flandria dan Belanda, Kathleen van Brempt dan Agnes Jongerius, menginginkan agar para pekerja yang dieksploitasi tersebut mendapatkan kompensasi dan langkah-langkah diambil untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan.
“Sangat memalukan bahwa aturan Eropa mengenai kontrak kerja dan jaminan sosial dilanggar dalam pembangunan sebuah gedung yang seharusnya menjadi simbol terdepan bagi Eropa,” kata Kathleen van Brempt (sp.a). “Pelanggaran di Gedung Dewan ini menggambarkan masalah yang terjadi di seluruh sektor konstruksi. Dengan maraknya subkontraktor, eksploitasi menjadi tersembunyi. Perusahaan kontraktor yang memenangkan lelang harus bertanggung jawab atas seluruh rantai pekerjaannya,” tegas Agnes Jongerius (PvdA).
Menurut Jongerius dan Van Brempt, Uni Eropa sendiri juga harus bertindak. “Kami merasakan kewajiban moral untuk menelusuri pekerja bangunan asal Bulgaria, Portugal, dan Moldova yang dieksploitasi di sini serta bagaimana cara mengompensasi kerugian yang mereka derita,” ujar Kathleen van Brempt. “Jika kita ingin mengendalikan kondisi seperti koboi di sektor konstruksi, maka harus ada kartu ID tempat kerja Eropa. Dengan begitu, dapat diawasi siapa yang boleh bekerja di lokasi pembangunan,” tambah Agnes Jongerius.
Jongerius dan Van Brempt mengirim surat kepada Komisi Eropa dan Dewan Eropa untuk mengambil langkah-langkah tersebut. Seruan ini didukung oleh anggota Parlemen Eropa dari berbagai negara Eropa.