Keputusan tersebut diambil menyusul tekanan kuat dari para petani dan sektor agraris yang berargumen bahwa pajak baru tersebut akan merusak posisi kompetitif mereka di pasar internasional. Pertanian Selandia Baru menyumbang hampir setengah dari total ekspor nasional.
Selandia Baru sedianya akan menjadi negara pertama di dunia yang membatasi kerusakan iklim dengan mengenakan pajak CO2 per hektar lahan pertanian. Denmark juga telah menjalankan inisiatif serupa selama beberapa tahun dan akan memutuskan paling lambat bulan ini apakah akan mengenakan pajak seperti itu.
Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, mengumumkan bahwa sektor pertanian dibebaskan dari Emissions Trading Scheme (ETS) untuk perdagangan izin emisi. Berdasarkan data pemerintah Selandia Baru, metana yang dilepaskan oleh domba, sapi, dan hewan lainnya menyumbang sekitar 42% dari total emisi bruto.
Sebagai gantinya, akan dibentuk kelompok kerja baru yang akan fokus pada pendekatan alternatif untuk mengurangi emisi. Di Uni Eropa juga sedang dikembangkan rencana untuk memasukkan perusahaan agraris besar ke dalam sistem ETS.
Partai oposisi Labour mengecam keras keputusan ini dan memperingatkan bahwa hal tersebut pada akhirnya akan merugikan reputasi internasional serta masa depan ekonomi Selandia Baru. Menurut Labour, Selandia Baru berisiko kehilangan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin menilai keberlanjutan dan produksi ramah lingkungan sebagai nilai tambah penting bagi pengguna dan konsumen.
Mungkin kini Denmark akan menjadi pelopor dalam penerapan pajak CO2 per hektar lahan pertanian. Partai-partai pemerintahan Denmark sepakat bahwa pajak tersebut harus diberlakukan. Konsultasi tripartit antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan terkait hal ini bulan ini, sesuai dengan rencana hingga saat ini.