Karena aturan ketat dari produsen dan pemasok makanan besar, supermarket Belanda kini tidak bisa melakukan pembelian besar-besaran di luar negeri jika produk dijual dengan harga lebih rendah di sana. Supermarket secara ‘memaksa’ diarahkan untuk memesan ke cabang produsen terkait di Belanda.
Bisnis peralatan rumah tangga juga dirugikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku usaha mengalami pembatasan seperti ini pada 1 dari 25 barang yang dibeli. Pembatasan tersebut menyebabkan harga naik sekitar 10 persen. Konsumen di seluruh Eropa dapat menghemat 14 miliar euro per tahun jika semua pembatasan pembelian dihapus.
Delapan negara yang dipimpin oleh Menteri Urusan Ekonomi Belanda Micky Adriaansens (bersama Belgia, Denmark, Yunani, Kroasia, Luksemburg, Slovakia, dan Republik Ceko) berpendapat bahwa UE harus mengatasi perbedaan harga yang tidak perlu tersebut.
Diskriminasi pembelian secara formal dilarang, tetapi melalui Undang-Undang Persaingan, saat ini hanya bisa ditindak setelah kejadian. Selain itu, beban pembuktian sangat sulit. Perdagangan barang bebas adalah salah satu pilar utama dalam perdagangan bebas antarnegara UE. Supermarket hanya dapat mengakali dengan menempel ulang stiker luar negeri dan menempelkan stiker dalam bahasa mereka sendiri di atasnya.
“Penghapusan hambatan perdagangan harus menjadi prioritas utama bagi pasar internal. Ini membantu menjaga harga konsumen tetap adil untuk produk makanan dan non-makanan. Hal ini sangat penting terutama di masa harga konsumen yang tinggi,” ujar Menteri Urusan Ekonomi Micky Adriaansens.
Kekhawatiran yang kembali diajukan oleh Belanda ini bukan hal baru. Pada 2019, Brussel menjatuhkan denda sebesar 200 juta euro kepada pembuat bir terbesar dunia, AB InBev, karena menghambat impor bir yang lebih murah dari Belanda ke Belgia.