Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah menyumbangkan jutaan dolar untuk kampanye pemilihan Donald Trump di Amerika Serikat, dan memperkenalkan dirinya sebagai rekan dekat Trump. Musk juga beberapa kali ikut campur dalam politik di negara-negara Eropa akhir-akhir ini.
Para anggota Parlemen Eropa dari berbagai partai, termasuk Renew dan Hijau, mendesak Komisi Eropa untuk memulai penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran Digital Services Act (DSA) oleh Musk. Mereka menyatakan bahwa X bisa saja secara berlebihan mempromosikan wawancara tersebut, sehingga merugikan partai politik lain. Damian Boeselager dari Volt mengatakan ini menciptakan “preseden berbahaya” dan meminta pedoman jelas untuk platform media sosial selama periode pemilu.
Sesuai pedoman DSA, platform harus transparan mengenai bagaimana mereka menyebarkan informasi dan tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu proses demokrasi di negara-negara UE. Anggota Parlemen Eropa asal Prancis, Sandro Gozi, mengkritik keras Komisi Eropa karena tidak bertindak proaktif terhadap Musk.
Komisi Eropa saat ini menyelidiki apakah wawancara tersebut melanggar DSA. Seorang juru bicara mengatakan fokusnya adalah apakah platform Musk memberikan keuntungan algoritmik yang tidak adil kepada kandidat atau partai politik tertentu. Meski tidak ada larangan eksplisit terhadap wawancara, para kritikus menekankan bahwa X memiliki tanggung jawab untuk menjaga netralitas selama kampanye pemilu.
Kondisi politik semakin memanas karena hasil survei baru-baru ini menunjukkan AfD kemungkinan bisa menjadi partai terbesar dalam pemilihan Bundestag mendatang. Dengan perkiraan 21% suara, partai ini bersama CDU/CSU atau partai baru Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) dapat membentuk pemerintahan. AfD dikenal dengan sikap kritis terhadap UE dan ramah terhadap Rusia, yang menimbulkan kekhawatiran di antara partai pro-Eropa.
Rencana kerja sama antara Musk dan Weidel menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang peran perusahaan teknologi dalam politik. Para kritikus berpendapat bahwa bukan tugas seorang magnat teknologi untuk mengarahkan opini publik atau memengaruhi hasil pemilu. Di sisi lain, pendukung tindakan Musk menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.
Perdebatan mengenai peran Musk dalam pemilu menjadi uji coba bagaimana UE dapat mengatur platform digital untuk menjamin pemilu yang adil. Sementara itu, tekanan terhadap Komisi Eropa untuk mengambil tindakan terhadap dugaan campur tangan Musk terus meningkat.