Tiga negara tersebut menolak membuka perbatasan bagi gandum dan produk pertanian lainnya dari Ukraina. Mereka mengatakan bahwa petani mereka tidak mampu bersaing dengan produk pertanian Ukraina yang lebih murah. Brussel menekankan bahwa kesepakatan perdagangan baru justru memberikan jaminan bagi sektor yang rentan.
Kesepakatan perdagangan yang diperbarui dengan Ukraina itu mulai berlaku minggu lalu. Menurut Komisi Eropa, kesepakatan tersebut menawarkan keseimbangan antara dukungan bagi ekonomi Ukraina dan perlindungan petani di dalam UE.
Komisi kini mengadakan pembicaraan dengan tiga pemerintah yang menolak tersebut untuk meyakinkan mereka mencabut pembatasan perdagangan. Jika pembicaraan itu gagal, Brussel tidak menutup kemungkinan akan melangkah ke Mahkamah Perdata Eropa dengan tindakan hukum.
Namun, para menteri Pertanian Polandia dan Hungaria tetap pada pendirian mereka. Mereka berpendapat bahwa Komisi Eropa terlalu fokus pada Ukraina dan kurang memperhatikan posisi petani mereka sendiri. Slovakia juga menilai jaminan dalam kesepakatan baru tersebut tidak cukup memberikan perlindungan.
Konflik ini tidak hanya soal pertanian, tetapi juga politik. Di Polandia, Hungaria, dan Slovakia, isu ini sensitif, terutama setelah protes petani yang merasa dirugikan oleh impor murah dari Ukraina. Selain itu, Hungaria dan Slovakia mengambil sikap pro-Moskow dalam UE dan menentang dukungan militer dan keuangan yang berlebihan kepada Kyiv.
Komisi Eropa menyebut larangan impor tersebut "bertentangan dengan aturan pasar internal" dan mengatakan bahwa itu melemahkan kebijakan perdagangan bersama UE. Meskipun begitu, Brussel menekankan dalam tanggapan awal bahwa dialog lebih diutamakan daripada paksaan hukum.
Di balik perselisihan mengenai impor pertanian ini terdapat perdebatan yang lebih besar: negosiasi keanggotaan Ukraina ke Uni Eropa. Besarnya sektor pertanian Ukraina dibandingkan dengan petani Eropa merupakan hambatan besar dalam negosiasi tersebut.