Pernyataan ini datang pada saat yang krusial karena Georgia akan mengadakan pemilihan parlemen dalam dua minggu dan berharap dapat mempercepat negosiasi terkait keanggotaan Uni Eropa. Kepatuhan pada kebijakan pro-Eropa dianggap sebagai syarat oleh Brussel untuk kemajuan lebih lanjut menuju keanggotaan. Komisi Eropa telah menyatakan bahwa Georgia harus memenuhi 12 reformasi guna memperkuat prinsip negara hukum, kebebasan pers, dan reformasi demokrasi.
Meski Georgia mendapatkan status kandidat UE tahun lalu, Parlemen Eropa dalam sebuah resolusi menekankan bahwa partai Georgia Dream yang kini berkuasa—yang tampaknya akan memenangkan pemilihan—semakin mengadopsi kebijakan yang otoriter.
Ketegangan seputar undang-undang pro-Rusia meningkat tajam sejak awal tahun lalu antara partai-partai pro-Moskow dan partai pro-UE. Meskipun undang-undang tersebut kemudian ditarik setelah protes besar, isu ini tetap menjadi masalah sensitif menjelang pemilihan.
Meski terjadi perpecahan domestik, dukungan publik terhadap keanggotaan UE di Georgia tetap kuat, khususnya di kalangan pemuda dan kelompok pro-Eropa. Pemilihan pada 26 Oktober ini dianggap sebagai momen penentuan bagi masa depan negara tersebut. Partai oposisi, yang dipimpin oleh Presiden pro-Eropa Salome Zourabichvili, membentuk aliansi dalam upaya mengalahkan partai Georgia Dream yang pro-Rusia.
Uni Eropa telah berulang kali menekankan pentingnya agar pemilihan berlangsung bebas dan adil. Jika tidak terpenuhi, UE mengancam akan menjatuhkan sanksi, termasuk penghentian akses bebas visa bagi warga Georgia dan pencabutan paket bantuan keuangan.
Kemunduran demokrasi di Georgia menjadi perhatian besar di Brussel dan Strasbourg. Di Georgia sendiri, opini publik terbagi. Walaupun banyak warga mendukung integrasi UE, terdapat pula arus pro-Rusia yang kuat di dalam beberapa partai politik. Hal ini menyebabkan polarisasi politik dan mengancam stabilitas negara. Hasil pemilihan akan menentukan apakah Georgia akan terus mengikuti jalur Eropa atau justru kembali ke arah otoritarianisme.