Perwakilan dari tiga institusi Eropa mencoba pada Kamis dan Jumat di Brussel dalam sebuah "super-trilogue" baru untuk mencapai kesepakatan mengenai reformasi kebijakan pertanian bersama Eropa (CAP).
Jika para negosiator dari Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan 27 menteri mencapai kesepakatan, maka persetujuan akhir dapat dilakukan pada pertemuan para menteri UE yang akan diadakan pada Senin dan Selasa mendatang di Luksemburg.
Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, negosiasi tentang pembaruan CAP akan diteruskan oleh Portugal pada paruh kedua tahun ini kepada kepresidenan UE Slovenia. Dalam kasus tersebut, diperkirakan akan terjadi keterlambatan lebih lanjut.
Negosiasi pada Mei lalu berakhir dengan saling tuduh antara Dewan (negara-negara), Parlemen Eropa, dan bahkan Komisi Eropa, akibat ketidakmampuan untuk menutup kesepakatan mengenai reformasi tersebut.
Walaupun sebagian besar CAP telah disepakati, masih terdapat perbedaan pandangan yang signifikan, tidak hanya terkait detail, bagian, dan pengecualian tetapi juga mengenai pokok masalah. Hal ini terus menimbulkan gesekan di antara para negosiator.
Sistem subsidi ramah lingkungan yang bertujuan agar petani dalam operasional mereka lebih memperhatikan Lingkungan dan Iklim menjadi poin terbesar ketidaksepakatan. Beberapa negara meminta adanya masa percobaan sekaligus fase adaptasi selama dua tahun. Petani yang tidak mencapai tujuan lingkungan tetap harus menerima subsidi mereka.
Bahkan pekan lalu, sebuah laporan dari Badan Audit Eropa menunjukkan bahwa subsidi pertanian selama beberapa tahun terakhir hampir tidak berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih atau iklim yang lebih sehat. Baik pendukung maupun penentang menggunakan kesimpulan itu untuk mendukung kenaikan ataupun pengurangan subsidi CAP.
Beberapa mengatakan bahwa terbukti petani memang banyak menerima subsidi UE, tetapi sedikit yang dilakukan untuk Iklim dan Lingkungan. Yang lain berpendapat bahwa subsidi tersebut memang tidak ditujukan untuk itu, dan dana UE hanyalah "dukungan pendapatan" untuk para petani. Mereka berpendapat bahwa lewat Green Deal sekaranglah waktu yang tepat untuk menetapkan tujuan lingkungan dalam pertanian.