Mahkamah Konstitusi Polandia berpendapat bahwa hukum Polandia lebih prioritas daripada hukum Eropa, dan beberapa putusan pengadilan Uni Eropa bertentangan dengan konstitusi Polandia.
Pengadilan Polandia menyatakan bahwa keanggotaan UE dan penandatanganan perjanjian tidak berarti Polandia menyerahkan lembaga hukum tertingginya kepada UE.
Putusan tersebut dibuat atas permintaan Perdana Menteri Polandia Morawiecki. Partai pemerintah konservatif Polandia PiS (Hukum dan Keadilan) mengecam pengaruh Eropa terhadap sistem hukum Polandia. Pengadilan Eropa di Luksemburg telah beberapa kali menegur Polandia terkait hal ini.
Pemerintah Polandia dan Uni Eropa (UE) telah berselisih selama berbulan-bulan mengenai reorganisasi kekuasaan kehakiman Polandia yang sebagian berada di bawah kendali pemerintah. Dalam kasus ini, UE bahkan mengancam akan menghentikan seluruh subsidi kepada pemerintah Polandia.
Akibatnya, pencairan puluhan miliar euro, termasuk dana subsidi pertanian, juga tertunda. Pembayaran langsung dari Kebijakan Pertanian Bersama (GLB) sangat penting di daerah pedesaan Polandia. Sekitar sepertiga pendapatan agraris berasal dari pembayaran langsung tersebut.
Putusan kemarin sore mengenai prioritas hukum Polandia dibandingkan hukum Eropa menurut para ahli adalah ‘bom bagi hukum Eropa’. MEP dari GreenLeft Tineke Strik menyoroti bahwa supremasi hukum Eropa adalah dasar dibangunnya Uni Eropa.
“Tanpa aturan ini, setiap negara dapat mengabaikan setiap kesepakatan Eropa dan tidak ada saling percaya. Pemerintah Polandia tidak bisa berharap untuk terus menikmati manfaat dari kerjasama Eropa jika mereka meragukan tatanan hukum Eropa,” ujar Strik dalam reaksi pertamanya.
“Selama pemerintah Polandia tetap pada arah benturan dengan prinsip negara hukum Eropa, Komisi Eropa harus melakukan segala cara untuk memblokir subsidi Eropa ke negara tersebut. Penting bagi Komisi untuk memberikan sinyal tegas: siapa pun yang merusak fondasi UE bisa berharap akan dikucilkan.”
26 negara UE lainnya juga memiliki opsi untuk mencabut hak suara pemerintah Polandia di Dewan Eropa melalui prosedur Pasal 7 jika mereka tidak menghormati nilai-nilai inti Eropa. Prosedur pelanggaran semacam itu pada dasarnya berarti penangguhan hak suara menteri Polandia dalam pertemuan UE.