Keputusan ini sebagian didasarkan pada laporan bahwa infrastruktur kritis, seperti pipa gas dan turbin angin, menjadi sasaran aktivitas sabotase Rusia. Pada bulan April, dinas intelijen militer MIVD menyatakan bahwa Rusia juga mungkin mencoba menyabotase banyak pusat data yang terletak di dasar Laut Utara.
Penyewaan pengaman swasta dimaksudkan sebagai solusi sementara sampai kemungkinan pada tahun 2026 dua kapal dukungan multifungsi baru dapat dioperasikan oleh Angkatan Laut Kerajaan. Kementerian Pertahanan tidak menyebutkan perusahaan mana yang sedang diajak bicara dan apakah hanya perusahaan Belanda atau juga perusahaan Eropa.
Bagian Laut Utara milik Belanda sekitar satu setengah kali luas wilayah negara Belanda dan merupakan salah satu wilayah pelayaran tersibuk di dunia.
Kerusakan yang semakin sering terjadi pada instalasi bawah laut di Laut Baltik, termasuk kabel data yang menghubungkan Finlandia dan Jerman, menunjukkan betapa pentingnya perlindungan yang lebih baik terhadap infrastruktur kritis.
Pada bulan November, kabinet Schoof telah mengesahkan sebuah rancangan undang-undang untuk memperkuat perlindungan infrastruktur kritis. Setelah diterbitkan, undang-undang payung yang disebut KRITIS ini akan menerapkan arahan Eropa yang sebelumnya telah ditetapkan. Undang-undang ini mendefinisikan sektor-sektor utama dan mengatur standar perlindungan, analisis risiko, serta pemantauan gangguan.