Peringatan tersebut ditujukan kepada Austria, Denmark, Jerman, Yunani, dan Belanda. Negara-negara ini bekerja sama dalam merencanakan pusat pemulangan bersama di negara non-UE untuk para pencari suaka yang ditolak dan migran lainnya. Dewan Eropa menegaskan bahwa ‘pusat pemulangan’ semacam itu hanya dapat diterima jika sepenuhnya sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.
Dewan Eropa bukan bagian dari UE, melainkan organisasi payung dari puluhan negara Eropa yang mengawasi fungsi demokratis pemerintahan di negara-negara tersebut.
Risiko
Komisaris Hak Asasi Manusia Michael O'Flaherty menyoroti bahwa pemindahan orang ke pusat pemulangan di luar Uni Eropa dapat membawa risiko besar. Menurutnya, mereka dapat terkena perlakuan kasar, penahanan sewenang-wenang, atau pelanggaran serius lainnya terhadap hak mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus dengan cermat menilai dampak rencana mereka sebelumnya.
Promotion
Sebelumnya
Komisaris mengajukan empat syarat penting. Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penilaian komprehensif atas semua risiko hak asasi manusia dan mengambil langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Selain itu, pusat pengungsian tersebut harus diawasi secara independen secara terus-menerus. Persetujuan dengan negara ketiga juga harus secara hukum kokoh dan negara UE tidak boleh dengan mudah mengalihkan tanggung jawabnya ke negara lain. Terakhir, parlemen, hakim, dan masyarakat harus dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Anak-anak
Dewan Eropa memberi perhatian khusus pada kelompok rentan. Anak-anak dan individu yang membutuhkan perlindungan ekstra menurut komisaris tidak boleh terkena prosedur yang dapat membahayakan hak atau keselamatan mereka. Transparansi tentang analisis risiko, pengawasan, dan perjanjian dengan negara ketiga merupakan hal yang sangat penting menurutnya.
Pusat Pemulangan
Perdebatan mengenai pusat pemulangan sangat terkait dengan reformasi kebijakan suaka Eropa baru-baru ini. Parlemen Eropa bulan lalu menyetujui aturan yang lebih ketat untuk mempercepat pemulangan pencari suaka yang ditolak dan memberikan kesempatan kepada negara UE untuk mendirikan pusat pemulangan di luar Uni Eropa.
Namun, dalam Parlemen terdapat perpecahan politik yang jelas mengenai pengetatan ini. Pendukung melihat aturan baru ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki proses pemulangan, sementara penentang khawatir perlindungan bagi pencari suaka akan melemah.
Italia
Sementara itu, evaluasi awal Komisi Eropa menunjukkan pelaksanaan perjanjian suaka baru ini berjalan beragam. Menurut Komisi, negara-negara UE telah membuat kemajuan dalam melaksanakan tanggung jawab baru mereka, tapi masih ada hambatan penting. Misalnya, Italia menolak beberapa permintaan untuk menerima kembali pencari suaka yang sudah terdaftar, sedangkan Yunani menurut Komisi telah mengambil langkah untuk mengimplementasikan prosedur baru secara organisasi dan teknis.
Menjamin
Peringatan Dewan Eropa menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pemulangan Eropa yang baru bukan hanya soal praktik dan politik, tapi juga masalah hukum. Organisasi ini menekankan bahwa kerja sama dengan negara non-UE mungkin dilakukan, tetapi hanya jika perlindungan hak asasi manusia yang mendasar dapat dibuktikan dan dipertahankan secara berkelanjutan.