Puluhan polisi berjaga-jaga di Mahkamah Konstitusi di Warsawa pada Jumat malam, tempat pendukung partai oposisi konservatif Hukum dan Keadilan (PiS) melakukan demonstrasi. Beberapa pengunjuk rasa mencoba menembus barikade polisi dan melemparkan benda ke arah petugas. Tiga demonstran ditangkap setelah mereka memanjat pagar gedung pengadilan.
Penangguhan
Pemicu aksi adalah penangguhan ketua mahkamah Bogdan Święczkowski dan wakilnya selama satu bulan. Hakim Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan akan memimpin sementara. Święczkowski menolak kewenangannya dan menyebutnya sebagai kudeta. Para demonstran meneriakkan 'Tusk pengkhianat', sementara pemimpin PiS Jarosław Kaczyński menuntut intervensi presiden.
Presiden Nawrocki membatalkan perjalanan resmi ke Senegal dan memerintahkan pesawatnya kembali ke Warsawa. Setelah berbicara dengan ketua mahkamah yang ditangguhkan dan seorang hakim senior lainnya, ia mengunjungi gedung pengadilan. Pada Sabtu, ia menyerukan pertemuan krisis politik menyusul apa yang disebutnya ancaman terhadap keamanan dalam negeri.
Perdana Menteri Tusk membela perubahan di mahkamah. Menurutnya, pemulihan negara hukum diperlukan setelah bertahun-tahun campur tangan politik dalam peradilan di bawah PiS. Dia mengakui bahwa proses ini sulit dan terkadang menyakitkan, namun menyatakan tidak ada jalan lain.
Latar Belakang
Konfrontasi ini memiliki sejarah panjang. Pada pemerintahan PiS dari 2015 hingga 2023, hakim diangkat yang memiliki hubungan erat dengan penguasa konservatif saat itu. Mahkamah Konstitusi berulang kali memprioritaskan hukum Polandia atas hukum Eropa. Hal ini memicu bentrokan berkepanjangan antara Warsawa dan Brussel.
Uni Eropa menuduh pemerintah saat itu merusak independensi peradilan. Pengadilan tertinggi UE memutuskan pada Desember lalu bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi standar Eropa untuk independensi hakim. Tusk berjanji setelah kemenangan pemilihannya pada 2023 akan membatalkan reformasi kontroversial dan mengakhiri konflik dengan Brussel.
Kritik UE
Kebijakan ini sejalan dengan kritik Eropa sebelumnya terhadap peradilan Polandia. Namun di dalam Polandia, Tusk menghadapi perlawanan dari Presiden Nawrocki, yang menolak melantik lima hakim yang dipilih mayoritas parlemen. Mereka kemudian mengucapkan sumpah di parlemen, kemudian Święczkowski memblokir akses mereka ke mahkamah.
Perseteruan mengenai komposisi dan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi kembali memanas. Tusk mempresentasikan tindakannya sebagai pemulihan peradilan independen, sementara lawan nasionalisnya menyebutnya sebagai pengambilalihan kekuasaan yang tidak sah. Penangguhan ketua mahkamah tetap kontroversial.
