Pengunduran diri Lecornu terjadi kurang dari sebulan setelah dia menjabat. Presiden Emmanuel Macron segera menerima pengunduran dirinya, membuat Prancis kembali tanpa pemerintahan yang stabil. Perdana menteri menyatakan bahwa "ketentuan untuk menjalankan jabatannya tidak lagi ada," merujuk pada meningkatnya perpecahan dalam koalisi sayap tengah-kanannya.
Krisis mencapai puncaknya Minggu malam ketika Bruno Retailleau yang baru saja diangkat, pemimpin Les Républicains, secara terbuka menyerang kabinet yang baru dibentuk itu. Ia mengatakan bahwa komposisi pemerintahan "tidak mencerminkan janji untuk memutuskan hubungan dengan politik lama" dan mengumpulkan pimpinan partainya. Dengan demikian, Lecornu kehilangan dukungan dari mitra kunci dalam koalisi sayap tengah-kanannya.
Perpecahan dengan Retailleau memang merupakan pemicu langsung pengunduran diri, tetapi ketegangan dalam lanskap politik Prancis jauh lebih dalam. Sejak pemilihan parlemen tahun lalu, partai-partai sayap tengah-kanan tidak lagi memiliki mayoritas. Kabinet-kabinet sebelumnya di bawah François Bayrou dan Michel Barnier juga gagal dalam beberapa bulan terkait anggaran.
Lecornu mencoba menjauh dari praktik kontroversial menggunakan artikel 49.3 yang memungkinkan undang-undang disahkan tanpa pemungutan suara di parlemen. Ia berjanji akan lebih banyak bekerjasama dengan semua fraksi, tapi usaha itu gagal. Dalam beberapa minggu setelah menjabat, ketegangan antara sekutu dan oposisi kembali meningkat.
Menurut sejumlah pernyataan, Lecornu menuduh partai-partai lain melakukan manuver politik dengan memperhitungkan pemilihan tahun 2027. Seruannya untuk "mengutamakan negara di atas partai" mendapat sedikit respons. Ketidakpuasan juga tumbuh dalam partai Renaissance milik Macron tentang kurangnya konsultasi dan arah perdana menteri baru tersebut.
Kritik datang tidak hanya dari dalam. Jordan Bardella dari (kanan) Rassemblement National dan Jean-Luc Mélenchon dari (kiri) La France Insoumise keduanya menyerukan pemilihan baru. Marine Le Pen bahkan lebih jauh dan menyarankan bahwa Macron juga harus mengundurkan diri.
Ketidakpastian politik di Prancis juga berdampak pada ekonomi. Tak lama setelah pengunduran diri diumumkan, bursa saham Paris turun tajam, dan saham bank besar kehilangan beberapa persen nilainya. Sementara itu, Prancis menghadapi defisit anggaran lebih dari lima persen dan utang negara lebih dari 110 persen dari PDB.
Dengan keluarnya Lecornu, Macron harus mencari perdana menteri kedelapannya sejak 2022. Negara ini untuk sementara masih belum memiliki anggaran yang disetujui untuk 2026 dan belum terlihat mayoritas yang stabil. Krisis ini kembali menunjukkan betapa dalam lumpuhnya politik di Prancis, dan betapa sempitnya ruang gerak presiden.