Undang-undang ini merupakan langkah hukum konkret pertama dalam proses perdamaian seputar PKK. Aturan ini bertujuan menyediakan kerangka hukum untuk konsekuensi pelucutan senjata dan pembubaran organisasi tersebut. Aturan ini secara tegas bukan amnesti umum. Penuntutan dan hukuman penjara terhadap kejahatan tertentu yang terkait PKK dapat ditangguhkan selama lima hingga sepuluh tahun.

Hambatan

Yang mencolok adalah undang-undang ini tidak mengatur apapun tentang Abdullah Öcalan. Pendiri PKK berusia 77 tahun ini telah dipenjara selama 27 tahun. Wakil Presiden Turki, Cevdet Yilmaz, menyatakan bahwa kasus Öcalan tidak termasuk dalam undang-undang ini, meskipun ia masih dapat berkontribusi pada proses perdamaian.

Justru hal itu menjadi hambatan penting. Pimpinan PKK memperingatkan bahwa pengecualian Öcalan menjadi garis merah bagi mereka. Menurut gerakan tersebut, tanpa kondisi di mana ia bisa hidup dan bekerja bebas, bagian penting dari proses perdamaian tidak dapat dilaksanakan.

Dalam Politik

PKK juga menuntut peluang untuk berpartisipasi secara politik. Gerakan ini memperingatkan bahwa para pejuang tidak akan kembali ke Turki jika mereka masih akan ditangkap karena hubungan atau pernyataan mereka sebelumnya. Selain itu, PKK memandang bahwa undang-undang baru ini harus menjadi awal dari perubahan politik lebih lanjut.

Öcalan pada Februari 2025 menyerukan untuk menurunkan senjata dan membubarkan PKK. Organisasi itu kemudian mengumumkan gencatan senjata dan kemudian membubarkan diri. Pada Juli 2025, tiga puluh pejuang PKK secara simbolis menghancurkan senjata mereka dalam sebuah upacara di Sulaimani.

Pengecualian

Aturan baru ini hanya bisa diberlakukan sepenuhnya setelah secara resmi dipastikan bahwa PKK dan organisasi yang terkait benar-benar telah dibubarkan dan menyerahkan senjata serta amunisinya. Untuk beberapa kejahatan, termasuk keanggotaan, kepemimpinan, bantuan kepada organisasi, dan propaganda, penuntutan dapat ditangguhkan.

Kejahatan kekerasan berat tidak termasuk dalam aturan ini. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan tidak bisa memanfaatkan aturan ini. Bagi mantan anggota PKK lainnya, undang-undang ini seharusnya membuka jalan untuk kembali dan reintegrasi ke dalam kehidupan sipil Turki.