Komisi Eropa untuk sementara tidak akan menyetujui kesepakatan investasi yang ditandatangani tahun lalu dengan Tiongkok. Selama bertahun-tahun, Beijing dan UE telah bernegosiasi mengenai akses timbal balik ke pasar masing-masing, tetapi semakin banyak negara UE mulai menarik diri.
Konglomerat Tiongkok dengan ekspansi dan praktik dumping mereka kini sudah mengambil alih seluruh sektor bisnis, seperti di bidang elektronik. Krisis global akibat pandemi corona menunjukkan bahwa negara-negara harus bisa lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada impor ‘dari sisi lain dunia’.
Hubungan dengan Tiongkok saat ini terlalu memburuk, kata Komisaris Eropa Valdis Dombrovskis. “Dalam arti tertentu, kami telah menangguhkan pendekatan politik dari pihak Komisi Eropa,” kata Dombrovskis, salah satu wakil ketua Komisi.
Promotion
Parlemen Eropa (PE), yang harus menyetujui kesepakatan itu, baru-baru ini mengatakan bahwa Komisi sebaiknya untuk sementara melupakan hal tersebut. Parlemen Eropa sudah kritis terhadap perjanjian itu, tetapi sanksi terbaru dari Tiongkok terhadap sekitar lima anggota Parlemen Eropa menimbulkan lebih banyak penolakan. Selama Tiongkok tidak mencabut langkah hukuman itu, PE tidak akan meratifikasi perjanjian tersebut.
Dalam kesepakatan itu tertulis bahwa perusahaan Eropa harus mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar Tiongkok. Juga telah dibuat kesepakatan tentang persaingan yang adil antara perusahaan Tiongkok dan perusahaan dari UE. Misalnya, Tiongkok sebagian bergantung pada impor produk susu dan daging dari negara-negara UE.
Dalam waktu kurang dari lima belas tahun, Tiongkok telah hampir sepenuhnya mengambil alih industri panel surya Eropa yang berkembang pesat. Siapa pun yang ingin membeli panel surya hampir tidak bisa mengabaikan Tiongkok. Negara itu menguasai sekitar 80 persen pangsa pasar dunia.
Di industri baja, perusahaan-perusahaan Tiongkok juga melakukan dumping logamanya dengan harga sangat rendah. Mereka dapat memproduksi dengan murah karena hampir tidak menerapkan perlindungan lingkungan dan hak tenaga kerja sosial.