Prosedur hukum ini berkaitan dengan revisi undang-undang terbaru Slovakia yang menurut Komisi merusak prinsip inti hukum UE. Intinya adalah bahwa hanya Slovakia yang mengakui gender biologis yang telah ditentukan yaitu pria dan wanita. Hal ini memiliki konsekuensi yang lebih luas untuk penerapan hukum UE tentang kesetaraan dan non-diskriminasi.
Selain itu, konstitusi baru memperketat aturan mengenai adopsi dan pendidikan. Kurikulum sekolah harus lebih tegas sesuai dengan prinsip budaya dan etika Slovakia, sehingga ruang untuk interpretasi berkurang.
Perdana Menteri Robert Fico menyajikan reformasi ini sebagai pembelaan kedaulatan Slovakia. Ia menyatakan bahwa Bratislava harus menentukan sendiri berapa banyak jenis kelamin yang diakui di negara tersebut dan siapa yang boleh menikah. Negara ini mengikuti arah negara tetangga Hongaria. Fico menyatakan tidak takut terhadap konflik dengan UE.
Perubahan konstitusi disahkan pada bulan September dan berlaku mulai 1 November. Menurut Komisi Eropa, ketentuan baru memberikan wewenang kepada otoritas Slovakia, termasuk para hakim, untuk mengutamakan aturan nasional di atas hukum UE dalam hal-hal yang berkaitan dengan identitas dan nilai, yang dapat merongrong prinsip-prinsip hukum dasar.
Bratislava memiliki waktu dua bulan untuk menjawab pertanyaan dari Brussel dan menghilangkan kekhawatiran tersebut. Jika tanggapan tersebut tidak memadai, langkah berikutnya dapat berupa nasihat yang beralasan, diikuti dengan kemungkinan gugatan di Pengadilan UE.