Komisi Eropa Mendesak Polandia untuk Tidak Mengubah Hak Suaka

Polandia ingin menetapkan penerimaan pekerja asing dari negara non-UE bergantung pada kontrak kerja, sebagai upaya melindungi pasar tenaga kerja dan memerangi kerja ilegal. Ini juga mencakup digitalisasi penuh izin kerja dan peningkatan denda bagi pelanggaran kerja ilegal.

Pemerintah Polandia menyatakan hal ini diperlukan untuk mengendalikan arus migran dengan lebih baik, terutama mengingat ketegangan di perbatasan dengan Belarusia. Negara tersebut diketahui sengaja mengirim migran dan pencari suaka ke perbatasan untuk memberikan tekanan pada Uni Eropa, sebuah strategi yang oleh Polandia disebut sebagai "perang hibrida." Menurut Warsawa, ini merupakan risiko keamanan.

Saat ini, terdapat aturan yang relatif longgar untuk pekerja musiman asing di Polandia, yang memungkinkan banyak dari mereka bekerja dengan kontrak fleksibel. Namun, ini tidak memberikan hak dan perlindungan yang setara seperti kontrak kerja penuh. Selain memperketat syarat penerimaan migran, denda bagi pemberi kerja yang mempekerjakan imigran secara ilegal juga harus ditingkatkan.

Brussels menyatakan Polandia tidak boleh menafsirkan aturan UE untuk pekerja musiman asing sedemikian rupa sehingga menyebabkan penolakan permohonan suaka. Terlepas dari peringatan UE, Perdana Menteri Tusk menegaskan kembali bahwa Polandia ingin memperketat kebijakan perbatasannya untuk mencegah arus migran disalahgunakan oleh rezim seperti Presiden Lukashenko dari Belarus.

Konfrontasi saat ini antara Polandia dan Komisi Eropa merupakan kelanjutan dari perdebatan yang lebih luas di dalam UE mengenai keseimbangan antara kedaulatan nasional dan regulasi Eropa. Pada KTT UE mendatang dengan para pemimpin pemerintahan, akan diupayakan untuk mencapai kesepakatan baru mengenai hal ini.

Polandia tidak sendirian dalam kritiknya terhadap kebijakan migrasi Uni Eropa; negara lain seperti Hongaria juga semakin menunjukkan sikap otonom. Karena semakin banyak negara UE yang mengurangi penerimaan migran dan pencari suaka, negara UE lainnya harus menampung lebih banyak. Hal ini menyebabkan semakin banyak protes anti-migran di berbagai negara UE.