Penelitian tahunan mengevaluasi situasi di semua 27 negara Uni Eropa dan juga di empat negara calon anggota. Komisi melihat empat aspek tetap: independensi peradilan, pemberantasan korupsi, kebebasan pers, dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah.
Perbedaan Besar
Meskipun Komisi Eropa melihat kemajuan di berbagai bidang, gambaran umum tetap tidak merata. Di beberapa negara telah dilakukan reformasi penting, tetapi di banyak negara lain kekurangan yang sama tetap ada. Oleh sebab itu, perbedaan antara negara-negara Uni Eropa sangat besar.
Penerapan rekomendasi sebelumnya juga berjalan semakin lambat. Hanya 47 persen dari rekomendasi tahun 2025 yang sekarang sudah diikuti seluruhnya atau sebagian. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan setahun lalu dan merupakan tingkat terendah sejak 2022. Dengan demikian, penerapan rekomendasi tertunda untuk tahun kedua berturut-turut.
Promotion
Masih Belum Cukup
Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena banyak kekurangan sudah disebutkan selama bertahun-tahun berturut-turut. Di berbagai bidang, Brussel mencatat bahwa peringatan sebelumnya masih belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Menurut laporan, banyak negara perlu melakukan reformasi tambahan sebelum negara hukum dapat dijamin dengan memadai di seluruh wilayah.
Salah satu fokus penting tetap pemberantasan korupsi. Beberapa negara Uni Eropa telah menerapkan langkah atau lembaga baru, tetapi Komisi menekankan bahwa penyelidikan yang efektif, penuntutan, dan putusan pengadilan tetap sangat diperlukan. Komisi juga meminta aturan yang lebih ketat terhadap konflik kepentingan, transparansi lebih besar terkait aktivitas lobi, dan pengawasan yang lebih baik terhadap integritas para pejabat.
Perundang-undangan
Cara pembuatan undang-undang juga masih menjadi kritikan. Di beberapa negara masih sering digunakan prosedur cepat atau tidak ada konsultasi publik yang luas. Selain itu, Komisi Eropa meminta perhatian pada posisi organisasi masyarakat sipil. Menurut laporan, mereka harus diberi ruang yang cukup untuk menjalankan pekerjaan mereka dan berpartisipasi dalam debat publik.
Komisi juga melihat kerentanan dalam kebebasan pers dan independensi media publik. Pengaruh politik, pendanaan, dan prosedur pengangkatan masih membutuhkan perhatian di beberapa negara menurut laporan. Sementara itu, beberapa negara Uni Eropa bekerja untuk perlindungan yang lebih baik bagi jurnalis dari proses hukum yang mengintimidasi, tetapi penerapan langkah tersebut masih tidak merata.
Peradilan
Laporan tersebut memuat rekomendasi baru untuk setiap negara Uni Eropa yang harus dijadikan panduan untuk reformasi lebih lanjut. Menurut Komisi, peradilan yang independen, pemberantasan korupsi yang efektif, media bebas, dan pengawasan yang baik terhadap pemerintah adalah hal yang mutlak bagi kepercayaan warga terhadap demokrasi dan untuk menciptakan iklim investasi dan bisnis yang stabil di dalam Uni Eropa.