Dalam rencana jangka panjang yang bocor tersebut tidak lagi disebutkan pajak khusus atas layanan digital, meskipun sebelumnya telah diumumkan dalam kerangka Digital Services Act (DSA). Undang-undang ini sebenarnya ditujukan untuk memberlakukan aturan yang lebih ketat terhadap platform digital seperti Facebook, Google, dan X.
Sebagai gantinya, Komisi Eropa kini ingin fokus pada bentuk pungutan baru atas keuntungan perusahaan secara lebih luas. Hal ini termasuk pemikiran mengenai penyesuaian pajak keuntungan bagi perusahaan internasional besar, namun tidak secara eksplisit untuk perusahaan teknologi.
Usulan baru ini merupakan bagian dari upaya mencari pendapatan baru Eropa untuk membayar utang bersama UE akibat pandemi corona. Paket MFK baru ini akan disampaikan pekan depan. Sumber di Brussels menyatakan bahwa rencana tersebut masih dapat diubah hingga saat terakhir.
Perubahan arah ini terjadi pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali secara tegas menentang langkah-langkah Eropa yang menurutnya merugikan perusahaan teknologi Amerika. Trump mengkritik keras aturan DSA Eropa dan menuduh UE melakukan sensor dan campur tangan politik.
Sementara itu, bea impor baru Amerika atas produk-produk Eropa sedang di ambang penerapan. Trump mengumumkan rencana mulai bulan depan mengenakan tarif 30 persen terhadap produk dari UE dan Meksiko, serta 35 persen terhadap produk Kanada. Dalam konteks ini, Komisi Eropa tampaknya memilih sikap hati-hati dalam kebijakan keuangan dan perdagangan terhadap AS.
Meski Digital Services Act tetap berlaku dan mengharuskan perusahaan teknologi besar menjalankan transparansi lebih ketat serta kewajiban lainnya, komponen fiskal yang sebelumnya dipertimbangkan tidak dimasukkan dalam rencana anggaran MFK. Hal ini menunjukkan ambisi awal untuk menindak Big Tech secara finansial telah melemah.
Penghapusan pajak digital khusus juga berarti sumber pendapatan lain harus lebih diperhitungkan. Komisi Eropa sedang meneliti kontribusi dari perdagangan emisi, bea cukai COâ‚‚, dan penyesuaian pada kesepakatan PPN yang ada antar negara UE, terutama pada produk tembakau. Ini diharapkan dapat menghasilkan pembiayaan struktural untuk pengeluaran UE di masa depan.
Usulan Komisi ini belum final dan akan menjadi bahan debat politik antara negara-negara UE dan Parlemen Eropa dalam beberapa bulan mendatang. Khususnya negara-negara yang sejak lama mendukung penanganan fiskal yang tegas terhadap perusahaan teknologi besar mungkin akan menolak penghapusan pajak ini.