Ini adalah kali kedua peluncuran undang-undang tersebut ditunda. Rencana ini bertujuan mencegah produk seperti kopi, kakao, daging sapi, dan kedelai yang ditanam di atas hutan yang ditebang atau hutan asli masuk ke pasar Eropa. Perusahaan harus dapat membuktikan bahwa barang mereka bebas dari deforestasi.
Menurut Brussel, penundaan ini diperlukan karena platform digital yang harus memproses jutaan deklarasi belum berfungsi dengan baik. Tanpa sistem tersebut, bea cukai dan perusahaan tidak dapat bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Lembaga lingkungan merespons dengan marah. Mereka menganggap bahwa Brussel sekali lagi mengalah pada kepentingan ekonomi dan khawatir hutan di seluruh dunia akan terus terancam lebih lama. Menurut mereka, keputusan ini merusak kepercayaan konsumen yang mengharapkan agar barang belanja sehari-hari tidak berkontribusi pada deforestasi.
Di Parlemen Eropa pun terdapat perpecahan yang besar. Kelompok konservatif menilai penundaan memberi ruang untuk membuat aturan menjadi lebih praktis. Namun kelompok lain melihat ini sebagai tanda kelemahan dan khawatir kesepakatan penting tentang kebijakan alam dan iklim semakin tergerus.
Sementara itu, petani dan organisasi kehutanan merasa lega. Mereka menilai aturan tersebut terlalu rumit dan memberatkan untuk diterapkan. Pengurangan beban administrasi dan kesepakatan yang lebih jelas menurut mereka akan membantu agar undang-undang ini bisa dijalankan secara praktis.
Ini bukan kali pertama penerapan ditunda. Tahun lalu, undang-undang ini juga baru diberlakukan setahun kemudian dengan alasan perusahaan memerlukan waktu persiapan lebih. Kini alasan utamanya teknis: perangkat lunak yang mengelola semuanya belum mampu menangani jumlah data yang ada.
Sementara itu, tekanan politik juga terus meningkat. Musim panas lalu, delapan belas negara UE sudah meminta simplifikasi aturan. Mereka berpendapat bahwa Brussel terlalu banyak menuntut dari perusahaan dan mendukung pendekatan yang lebih longgar.
Usulan untuk menunda undang-undang ini sekarang diajukan ke negara anggota dan Parlemen Eropa. Di sana akan diputuskan apakah politik akan memilih penerapan cepat atau menunda lagi.