Anggaran Jangka Panjang: lebih untuk Pertahanan dan ekonomi, lebih sedikit untuk Pertanian

Jerman, Belanda, Denmark, Swedia, Austria, dan Finlandia telah menyatakan bahwa usulan anggaran Komisi Eropa hampir 2 triliun euro untuk periode 2028-2034 terlalu tinggi bagi mereka. Tanpa pengurangan besar, mereka mengancam akan menolak persetujuan mereka. Di sisi lain terdapat tujuh belas negara lain, termasuk Italia, Spanyol, dan Polandia, yang menentang penghematan besar tersebut.

Pertanian

Dengan demikian, diskusi tidak hanya mengenai berapa banyak EU dapat menghabiskan dalam tujuh tahun ke depan. Yang sama pentingnya adalah untuk apa uang tersebut akan digunakan, seperti penguatan ekonomi dan Pertahanan Eropa. Khususnya subsidi pertanian dan dukungan untuk wilayah-wilayah berisiko menjadi korban pergeseran anggaran yang besar.

Kebijakan Pertanian Bersama menjadi titik perdebatan utama. Komisi ingin menggabungkan dukungan pertanian dan pengeluaran regional ke dalam anggaran nasional dan regional yang lebih kecil dan lebih luas. Pihak yang menentang khawatir bahwa hal ini akan melemahkan perlindungan aliran dana yang sudah ada untuk para petani dan wilayah terkait.

Promotion

Lebih Banyak Pertahanan

Enam negara tersebut ingin lebih menekankan pada keamanan dan Pertahanan Eropa, perusahaan inovatif, serta memperkuat daya saing Eropa. Hal ini menimbulkan konflik pembagian mendasar: membiayai prioritas baru dengan mengurangi pengeluaran yang sudah ada, atau melalui kontribusi negara-negara EU yang lebih tinggi atau kenaikan pajak.

Parlemen Eropa juga memilih untuk meningkatkan pengeluaran. Hal ini membuat kompromi antara 27 negara EU belum cukup. Parlemen Eropa pada akhirnya juga harus menyetujuinya dan situasi politik di sana cukup rumit.

Selain itu, Parlemen sendiri terbagi tentang pengurangan atau pembubaran subsidi pertanian. Fraksi politik dan komisi parlemen berbeda pendapat mengenai apakah kebijakan pertanian harus tetap mandiri atau bisa menjadi bagian dari dana nasional yang lebih kecil. Oleh karena itu, selain konflik antara 27 pemerintahan, terdapat juga sengketa anggaran kedua dengan Parlemen.