Komisi menyatakan bahwa kemerdekaan hakim di Hongaria secara struktural masih tertekan. Pengaruh politik terhadap penunjukan, sanksi, dan wewenang pengadilan masih belum dihilangkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan hukum, dan memblokir pembayaran lebih lanjut dari Eropa ke Budapest.
Total lebih dari 18 miliar euro dana UE tetap dibekukan. Tahun lalu Komisi telah membebaskan 8 miliar euro setelah Hongaria melakukan beberapa reformasi hukum. Namun menurut Brussel, sejak itu hampir tidak ada kemajuan, meskipun ada janji sebelumnya dari pemerintah Hongaria.
Kekecewaan terhadap Hongaria tidak hanya meningkat di Komisi, tetapi juga di antara negara anggota UE dan di Parlemen Eropa. Di beberapa ibu kota muncul desakan untuk langkah yang lebih tegas. Denmark bahkan ingin menangguhkan hak suara Hongaria di Dewan.
Anggota Parlemen Eropa asal Belanda Raquel García Hermida-van der Walle (D66) yang mewakili Parlemen Eropa dalam laporan tahunan ini sangat prihatin: “Jika Anda melihat bagaimana negara-negara seperti Hongaria mengabaikan negara hukum, saya bisa memahami Komisi Eropa merasa tidak dianggap serius. Rekomendasi untuk memperkuat kekuasaan peradilan dan media independen diabaikan begitu saja.”
Dalam debat pleno di Parlemen Eropa, berbagai fraksi menyerukan agar sanksi akhirnya diberlakukan terhadap perdana menteri Hongaria yang menghalangi, Viktor Orbán. Selama debat di Strasbourg, walikota Budapest, Gergely Karácsony, hadir secara mencolok. Sebagai kandidat pro-Eropa, ia akan bersaing dalam pemilu tahun depan melawan partai berkuasa Fidesz. Ia memperoleh tepuk tangan berdiri dari Parlemen Eropa.
Laporan tersebut juga berisi catatan kritis tentang situasi di negara UE lain. Di Rumania, kekhawatiran tetap ada terkait tekanan politik pada hakim dan media. Di Malta, kemajuan dalam memperkuat negara hukum belum memadai, meski ada janji sebelumnya. Slovakia mendapat kritik keras atas perubahan undang-undang baru-baru ini yang dapat melemahkan kemerdekaan hakim. Republik Ceko masih tertinggal dalam transparansi penunjukan dalam peradilan.
Komisi Eropa mencatat bahwa beberapa negara tidak hanya melanggar aturan UE, tetapi juga menginjak-injak hukum mereka sendiri. Hal ini merusak kepercayaan bersama dalam Uni. Meskipun beberapa negara menunjukkan kemajuan kecil, menurut Brussel itu sering kali belum cukup untuk dikatakan sebagai perbaikan struktural.
Dalam Uni Eropa, perpecahan semakin besar tentang bagaimana menangani negara-negara yang mengabaikan norma negara hukum. Sementara beberapa pemerintahan mendorong diplomasi dan dialog, negara lain menginginkan sanksi yang lebih keras. Komisi berusaha menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut, namun kebuntuan politik dan administratif terkait Hongaria tetap menjadi kasus kunci.
Sebagai tanggapan, Komisi Eropa kini mempertimbangkan untuk memperluas pendekatannya. Sekarang sedang dikerjakan perluasan sistem 'cash-for-reform' yang sudah ada, di mana nantinya negara UE lain juga hanya akan menerima subsidi UE jika mereka melakukan reformasi nyata dalam bidang negara hukum dan demokrasi.