Proposal ini bertujuan melarang perusahaan membuat klaim keberlanjutan yang tidak berdasar, kecuali klaim tersebut didukung secara ilmiah. Rencana ini merupakan bagian dari Green Deal Eropa yang lebih luas. Direktif ini sebelumnya mendapat dukungan luas, tetapi kini menghadapi kritik akibat pergeseran politik di Brussel.
Minggu lalu, seorang juru bicara Komisi menyiratkan bahwa proposal tersebut telah dicabut setelah fraksi EVP Kristen Demokratik meminta demikian. Pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan besar. Kini Komisi telah menegaskan bahwa proposal tersebut secara resmi masih ada di meja. Partai Hijau Eropa menyebutnya sebagai "serangan terkoordinasi" terhadap upaya iklim.
Di dalam Dewan Menteri UE, dukungan untuk direktif tersebut berkurang. Italia menarik diri sebagai negara pendukung utama, sehingga mayoritas yang memenuhi syarat hilang. Hal ini terjadi tanpa penjelasan jelas. Menurut beberapa sumber, keputusan Italia bermotif politik.
Diskusi mengenai direktif ini berlangsung dalam konflik yang lebih luas di Parlemen Eropa. EVP ingin merevisi atau menghapus beberapa undang-undang Green Deal. Fraksi tersebut menuduh Komisi melampaui batas dengan aturan lingkungan yang membebani perusahaan. Fraksi lain menuduh EVP merusak kebijakan iklim.
Sebelumnya, di Parlemen Eropa tidak tercapai kompromi mengenai pengecualian bagi perusahaan kecil dengan kurang dari sepuluh karyawan. Jika pengecualian tersebut disetujui, direktif ini tidak akan berlaku untuk lebih dari 90 persen usaha mikro, kecil, dan menengah.
Partai Sosial Demokrat S&D, liberal Renew, dan Partai Hijau menyerukan Komisi untuk mempertahankan proposal tersebut. Mereka memperingatkan bahwa pencabutan proposal akan merusak kepercayaan warga dan perusahaan. Renew menyoroti risiko konsumen tertipu tanpa adanya regulasi yang jelas.
Di Parlemen Eropa sudah tercapai kesepakatan mengenai isi direktif. Beberapa anggota parlemen mengungkapkan ketidakpuasan atas keputusan Komisi menghentikan negosiasi dengan negara-negara UE. Menurut mereka, keputusan itu diambil tanpa konsultasi dan tanpa memperhatikan kesepakatan sebelumnya.
Menurut Euractiv, Komisi mengalami keraguan hukum internal mengenai pencabutan proposal. Hal itu dianggap tidak bisa dilakukan begitu saja karena Parlemen sudah mengambil sikap. Namun negosiasi tetap dihentikan, yang memicu reaksi keras dari beberapa pimpinan fraksi.
Sementara ini proposal secara resmi masih ada di meja. Namun masa depannya tidak pasti selama belum ada mayoritas yang memenuhi syarat di antara negara-negara anggota. Beberapa pengamat memperkirakan masalah ini baru akan dibahas kembali setelah musim panas. Sampai saat itu, direktif akan tetap dalam kebuntuan politik.