Meski sebelumnya telah ada kesepakatan antara fraksi-fraksi besar, dalam pemungutan suara ternyata fraksi Kristen Demokrat EVP bergabung dengan penolakan dari partai konservatif dan sayap kanan radikal terhadap rencana tersebut.
Pendirian komisi etika merupakan kesepakatan sejak 2019. Fraksi-fraksi besar, termasuk EVP, saat itu berjanji untuk membawa lebih banyak transparansi dan integritas ke Parlemen Eropa. Namun, rencana tersebut terus ditunda selama bertahun-tahun dan kini secara definitif diblokir.
Usulan pembentukan komisi etika dipresentasikan sebagai cara untuk mencegah skandal korupsi dan mengembalikan kepercayaan warga. Beberapa anggota Parlemen Eropa saat ini sedang diselidiki karena diduga menerima suap atau spionase untuk rezim asing. Meski demikian, rencana itu tetap ditolak dalam pemungutan suara.
EVP minggu lalu dalam pemungutan suara bergabung dengan fraksi konservatif dan sayap kanan ekstrem yang menolak pembentukan komisi etika. Menurut fraksi Sosial Demokratis S&D, hal ini menunjukkan bahwa janji transparansi EVP lebih merupakan strategi politik dan bukan komitmen tulus terhadap integritas.
Para kritikus berpendapat bahwa komisi etika tersebut hanyalah simbol belaka tanpa kewenangan nyata. Terutama EVP menekankan bahwa perjanjian Eropa yang sudah ada cukup memberikan jaminan untuk integritas dan bahwa pembentukan komisi tambahan tidak perlu dan bermasalah secara hukum.
Para pendukung komisi, seperti fraksi Renew Europe dan S&D, berpendapat bahwa aturan yang ada tidak memadai. Mereka menyoroti bahwa skandal korupsi yang berulang menunjukkan bahwa pengawasan independen sangat penting. Menurut Renew Europe, EVP dipengaruhi oleh ketakutan akan konsekuensi politik di internal partainya sendiri.
Meski rencana ini kini diblokir, tuntutan untuk transparansi lebih dalam Parlemen Eropa tetap ada. Para pendukung komisi etika menyatakan akan mencari cara lain untuk memperketat aturan integritas dan memperberat penanganan korupsi, namun langkah-langkah konkrit selanjutnya belum diumumkan.