Sebuah lobby bersama dari Jerman dan Italia menghidupkan kembali diskusi tentang larangan UE. Dalam sebuah memo bersama kepada Komisi Eropa, kedua negara mendorong agar setelah 2035 mobil yang menggunakan bahan bakar bersih dan ramah lingkungan tetap diizinkan. Ini berarti akan ada larangan untuk mobil diesel dan bensin baru. Langkah ini menandai kerja sama terbuka antara Berlin dan Roma, yang selama ini berjalan dengan kebijakan sendiri-sendiri.
Komisi Eropa mengumumkan bahwa larangan tahun 2035 akan ditinjau ulang tahun ini, satu tahun lebih awal dari jadwal. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah rencana tersebut masih layak dilakukan, mengingat permintaan mobil listrik melambat dan produsen mobil Eropa terancam kalah bersaing dengan impor mobil listrik murah dari Asia. Dengan demikian, masa depan larangan mobil bensin yang diberlakukan pada 2022 (oleh Komisi VDL-1 sebelumnya) sebagai bagian penting dari Green Deal, kembali dipertanyakan.
Ketua Komisi Ursula von der Leyen baru-baru ini menegaskan bahwa “masa depan adalah listrik”, namun sekaligus memberi ruang untuk penyesuaian praktis. Ia mendukung mobil listrik kecil dan terjangkau yang diproduksi di Eropa. Secara resmi Komisi tetap berpegang pada larangan, namun nuansanya menjadi lebih pragmatis.
Produsen mobil Eropa juga meningkatkan tekanan. Organisasi industri ingin aturan dilonggarkan, memberikan ruang bagi mobil hibrida yang menggunakan bahan bakar sintetis baru yang ramah lingkungan. Dalam kasus ini, mesin pembakaran saat ini sebagian besar bisa tetap digunakan.
Menurut produsen mobil Jerman, Prancis, dan Italia, kriteria saat ini (‘hanya listrik’) mengancam kelangsungan mereka. Pesan ini kian mendapat dukungan di Parlemen Eropa, di mana EPP tampil sebagai pendukung “kebijakan iklim yang realistis”.
Partai Kristen Demokrat di Parlemen Eropa, sebagai fraksi terbesar, juga ingin melonggarkan larangan 2035. Dipimpin Manfred Weber, partai tersebut mendesak penghapusan denda bagi produsen mobil yang masih mencemari udara terlalu banyak tahun ini. Menurut Weber, “menghapus mesin pembakaran adalah kesalahan”.
Konteks ekonomi di Jerman suram. Industri otomotif, masih sektor industri utama negara itu, mengalami penurunan keuntungan, persaingan dari China, dan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat. Puluhan ribu pekerjaan hilang di perusahaan seperti VW, Mercedes, BMW, dan Bosch. Puluhan ribu lainnya juga terancam. Kekhawatiran mengenai lapangan kerja semakin meningkatkan tekanan politik ke Berlin.
Kanselir Friedrich Merz mengambil sikap pragmatis. Pemerintahnya memperpanjang pembebasan pajak untuk mobil listrik dan mengerjakan insentif baru untuk pendapatan menengah ke bawah. Pada saat yang sama, Berlin mendesak Brussel untuk memberikan fleksibilitas lebih dalam aturan UE, agar industri mendapat kelonggaran.
Tapi sementara Ketua Komisi Von der Leyen mendorong industri untuk membuat mobil listrik kota kecil dan murah, Merz ingin kelas mobil mewah yang lebih besar (BMW, Porsche, Volkswagen) mendapat kesempatan dan waktu untuk beralih ke mobil hibrida, termasuk mesin pembakaran.
Dalam koalisi Jerman, pendekatan ini memicu benturan. Menteri CDU dan CSU mendukung penundaan atau penyesuaian larangan, sementara pejabat SPD berpegang pada kesepakatan yang ada. Perpecahan internal membuat posisi pemerintah sulit seragam, tapi tuntutan perubahan makin keras terdengar.
Data ekonomi menegaskan urgensi masalah ini. Menurut beberapa sumber, lebih dari 50.000 pekerjaan hilang dalam satu tahun di industri otomotif Jerman, dan 90.000 pekerjaan lagi terancam. Produsen menghadapi biaya yang meningkat, permintaan menurun, dan persaingan internasional. Bagi banyak pihak, aturan 2035 melambangkan dilema lebih besar antara ambisi iklim dan kelangsungan industri.