Parlemen Eropa berpendapat bahwa Perdana Menteri Ceko Andrej Babiš harus mengembalikan subsidi Eropa yang diterimanya. Sebagai perdana menteri, dia diduga memberikan pengaruh langsung dalam pemberian subsidi Eropa kepada perusahaan agro-kimia miliknya sendiri, Agrofert, menurut Komisi Eropa.
Pengusaha Babiš telah menjadi bagian dari pemerintahan Ceko tanpa henti sejak 2014 dan menjabat sebagai perdana menteri sejak 2017. Ia juga merupakan pemimpin Agrofert, sebuah konglomerat besar yang bergerak di bidang bahan kimia pertanian. Secara formal ia menempatkan kekuasaannya di bawah dua perusahaan induk, namun ia masih memiliki kendali penuh atas perusahaan tersebut.
Parlemen Eropa sudah lama merasa khawatir terhadap situasi di Ceko, di mana di bawah Babiš terjadi konflik kepentingan antara pemerintah dan dunia usaha. Temuan ini terkait dengan subsidi yang tidak seharusnya berasal dari dana regional Uni Eropa, dan saat ini juga sedang berlangsung penyelidikan terpisah atas dana pertanian yang diterima oleh perusahaan Babiš.
Anggota Parlemen Eropa asal Belanda Lara Wolters (PvdA) ikut menyusun laporan atas nama komite pengawasan anggaran (CONT) mengenai hal ini. Bulan depan sebuah resolusi akan diajukan untuk pemungutan suara di parlemen. Para pemimpin pemerintahan dan kepala negara telah menolak untuk bersikap tegas terhadap kolega mereka, Babiš, selama beberapa tahun terakhir.
Kasus ini juga turut berkontribusi pada kebijakan pertanian baru GLB yang memungkinkan penetapan batas maksimum pembayaran kepada perusahaan agraris besar, serta penyebaran dana GLB ke lebih banyak penerima dana.
Beberapa anggota Parlemen Eropa berpendapat bahwa kasus Babiš tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memperluas pengawasan Uni Eropa, dan mengatakan bahwa masing-masing negara anggota lebih baik melakukan pengawasan itu sendiri. Namun yang lain berpendapat bahwa praktik justru membuktikan hal sebaliknya.
Menurut anggota Parlemen Eropa dari PvdA, Lara Wolters, kini sudah jelas bahwa Babiš mampu mendukung perusahaannya sendiri dengan uang dari pemerintah Eropa. Pada tahun 2018, 2019, dan 2020, Parlemen Eropa sudah mengadopsi beberapa resolusi yang menyoroti penyalahgunaan dana pertanian Uni Eropa di Ceko dan kemungkinan keterlibatan Perdana Menteri Babiš.
Parlemen juga menuntut lebih banyak keterbukaan mengenai penerima dana Uni Eropa. Saat ini negara anggota tidak diwajibkan mengungkapkan siapa penerima subsidi pertanian, tetapi REU kini mulai melakukannya secara terbatas. Berkat hal ini diketahui bahwa di banyak negara Uni Eropa, subsidi pertanian ("euro per hektar") dalam beberapa tahun terakhir terutama dinikmati oleh sejumlah kecil pemilik tanah besar.