Uni Eropa masih belum dapat mencegah penyalahgunaan subsidi pertanian Uni Eropa. Beberapa negara menolak memberikan akses ke administrasi mereka, dan juga terdapat kekurangan dalam sistem pembukuan di Brussel.
Komite pengawasan anggaran Parlemen Eropa mengkritik pertumbuhan 'struktur oligarki' di beberapa negara UE, "dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya".
Anggota Parlemen Eropa terutama khawatir bahwa UE secara faktual hanya dapat mengontrol alokasi subsidi dari Brussel secara "sangat terbatas". Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kerja sama antara otoritas nasional dan pelaporan yang tidak konsisten.
Saat ini terdapat 292 sistem pelaporan untuk dana pertanian dan kohesi UE. Jumlah yang sangat banyak ini menyulitkan untuk mendapatkan gambaran mengenai penerima dan jumlah dana UE yang telah dibayarkan kepada mereka.
Pembayaran subsidi pertanian UE yang tidak merata di Bulgaria, Republik Ceko, Hongaria, Slovakia, dan Rumania juga digambarkan sebagai "sangat bermasalah". Contoh konkret yang disebutkan adalah Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán. Ia dituduh mendistribusikan subsidi pertanian kepada 'lingkaran dalam'-nya, teman politik dan bisnisnya.
Komisi pertanian AGRI Parlemen Eropa menyetujui usulan dari rekan pengawas BUDG mereka untuk secara tahunan mendata lima puluh penerima subsidi GLB terbesar di setiap negara UE. Dan negara-negara UE diyakini bisa memulai jauh lebih banyak kasus pidana terhadap pelanggar yang terkenal, menurut para politisi UE.
Para akuntan UE juga disarankan untuk mencatat siapa 'pengguna akhir' dari subsidi tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui apakah subsidi diterima oleh pemilik tanah atau dewan korporasi, atau langsung ke petani. Pada aspek ini, menurut komentar AGRI, masih banyak yang perlu diperbaiki.