Persetujuan laporan Komisi membutuhkan mayoritas kualifikasi: setidaknya lima belas negara Uni Eropa dengan total 65 persen dari populasi UE harus menyetujuinya. Namun, perhitungan politik ini rumit karena pendapat sangat berbeda tentang redistribusi pencari suaka dan besaran kontribusi keuangan.
Undang-undang baru mengatur antara lain bahwa permohonan suaka sudah dapat diajukan di kantor-kantor UE di luar negara-negara UE, dan pencari suaka (sementara menunggu penyelesaian permohonan mereka) dapat ditempatkan sementara di pusat-pusat penampungan di luar batas UE. Italia tahun lalu berusaha melakukannya sendiri, namun ini bertentangan dengan peraturan UE saat ini dan dibatalkan oleh pengadilan UE.
Penundaan ini memicu kritik di Parlemen Eropa. Anggota parlemen Birgit Sippel, negosiator utama pakta migrasi, ingin Komisi bertanggung jawab atas tenggat waktu yang terlewat. Ia mendesak diadakannya rapat darurat komite Kebebasan Sipil untuk membahas dampak penundaan yang mungkin terjadi.
Ketegangan juga meningkat antar negara-negara UE. Polandia dan Hungaria menolak aturan solidaritas wajib, sementara Belgia menyatakan tidak akan menerima pencari suaka baru dan hanya akan memberikan dukungan finansial.
Laporan Komisi harus menentukan negara-negara UE mana yang berada di bawah tekanan migrasi dan berapa banyak pencari suaka yang harus dipindahkan "ke tempat lain." Analisis UE ini didasarkan pada jumlah permohonan suaka, status yang diberikan, dan kapasitas penampungan yang tersedia.
Negara-negara dapat memilih bagaimana mereka berkontribusi: memindahkan pencari suaka dari negara yang kelebihan beban, membayar 20.000 euro per orang yang tidak dipindahkan, atau ikut membiayai dukungan operasional, misalnya untuk pusat penampungan atau pengolahan administrasi. Hal ini diatur dalam pakta migrasi dan suaka yang disetujui pada 2024.
Sementara itu, Komisi Eropa telah memperkenalkan daftar baru berisi tujuh negara yang disebut “negara aman”: Kosovo, Bangladesh, Kolombia, Mesir, India, Maroko, dan Tunisia. Akibatnya, permohonan dari pencari suaka asal negara-negara ini dapat lebih cepat ditolak dan mereka dapat dikembalikan ke negara asal.
Organisasi hak asasi manusia mengkritik keras daftar itu. Menurut kelompok seperti EuroMed Rights, negara-negara seperti Tunisia, Mesir, dan Maroko sama sekali tidak aman karena pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Namun Komisi bersikeras bahwa daftar tersebut tidak membatasi hak pencari suaka dan diperlukan untuk sistem Eropa yang harmonis.