Dalam laporan tahunan mengenai situasi hak asasi manusia, Parlemen mengecam sensor, ancaman terhadap pers independen, dan menyusutnya ruang publik untuk masyarakat sipil.
Saatnya bagi UE untuk benar-benar mempromosikan dan membela nilai-nilai universal tersebut, kata Parlemen Eropa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil tindakan. Contohnya adalah menangguhkan proyek-proyek yang langsung atau tidak langsung berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara non-UE. UE juga dapat memasukkan klausul hak asasi manusia dalam perjanjian perdagangan dengan negara ketiga.
Anggota Parlemen Eropa asal Belanda, Catarina Vieira (GroenLinks-PvdA), yang ikut menyusun laporan ini, menyatakan kekhawatirannya di Strasbourg. ‘Jika UE menghentikan komitmennya terhadap hak asasi manusia, bagaimana kita bisa mengharapkan yang lain mematuhi? Apakah kita ingin hidup di dunia di mana hukum internasional hanyalah sebuah gagasan?
Secara global, nilai-nilai demokratis semakin sering dilanggar dan terjadi penurunan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Para anggota Parlemen Eropa mengecam berkurangnya perlindungan terhadap lembaga dan prosedur demokratis. Mereka juga menyesalkan banyaknya serangan politik terhadap lembaga internasional.
Lebih jauh, terdapat Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Internasional di Den Haag, yang kembali mendapat dukungan dari Parlemen Eropa. Lembaga-lembaga ini dipandang sebagai ‘lembaga peradilan independen dan tidak memihak yang esensial di masa yang sangat sulit bagi keadilan internasional’.
Para anggota Parlemen Eropa juga menyatakan keprihatinan mendalam terhadap sanksi yang diberlakukan oleh beberapa negara terhadap Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag. Mereka melihat tindakan tersebut sebagai ‘serangan serius terhadap sistem hukum internasional’. Mereka menyerukan Komisi Eropa untuk segera memberlakukan peraturan pemblokiran.
Perhatian khusus diberikan pada serangan terhadap media. Parlemen khawatir akan meningkatnya sensor dan ancaman lain terhadap pers independen. Ruang untuk masyarakat sipil juga semakin menyempit dan Parlemen juga prihatin terhadap hak-hak perempuan yang sedang tertekan.