Mayoritas Parlemen mendukung usulan dari faksi konservatif dan kanan untuk menunda kewajiban pembayaran bagi industri sementara waktu. Mereka ingin Komisi Eropa melakukan penelitian baru terlebih dahulu mengenai biaya dan pertanyaan sektor mana yang bertanggung jawab atas pencemaran.
Faksi lain di Parlemen Eropa justru menentang penangguhan seperti itu. Mereka memang mendukung penelitian baru, namun berpendapat bahwa prinsip 'pencemar yang membayar' harus tetap dipertahankan. Menurut mereka, pelaksanaan direktif tidak boleh ditunda selama penelitian berlangsung.
Para Menteri Juga
Awal pekan lalu terungkap bahwa di kalangan para menteri kesehatan dari 27 negara Uni Eropa masih ada perbedaan pendapat mengenai klaim bahwa perusahaan farmasi harus menghapuskan residu obat dari air limbah (artinya: turut membiayai modernisasi instalasi pengolahan air limbah).
Promotion
Direktif yang diusulkan Komisi menetapkan bahwa perusahaan farmasi dan kosmetik harus menanggung sebagian besar biaya untuk langkah pemurnian tambahan dalam instalasi air limbah. Pemurnian baru ini bertujuan menghilangkan mikro-pencemar, seperti residu obat dan mikroplastik, dari air.
Kekurangan Obat?
Para pendukung penangguhan sementara memperingatkan bahwa aturan tersebut bisa memberikan tekanan pada industri farmasi Eropa. Mereka melihat risiko bahwa kenaikan biaya bisa berdampak pada ketersediaan obat. Oleh karena itu, mereka ingin terlebih dahulu memastikan keakuratan perhitungan Komisi Eropa.
Sektor farmasi pun membantah perkiraan yang menjadi dasar direktif tersebut. Menurut mereka, biaya yang diperkirakan lebih tinggi dari perhitungan Komisi, dan bukan hanya perusahaan farmasi dan kosmetik yang bertanggung jawab atas pencemaran air limbah.
Alihkan Beban?
Penentang penangguhan khawatir prinsip 'pencemar yang membayar' justru akan terkikis. Mereka memperingatkan bahwa biaya pada akhirnya dapat dibebankan pada perusahaan air, pemerintah, atau warga jika kontribusi industri ditunda.
Hampir semua kelompok politik sepakat bahwa penelitian independen diperlukan terkait biaya dan pembagian pencemaran. Perbedaan pendapat terutama soal apakah kewajiban yang ada harus ditunda selama penelitian berlangsung.
Resolusi yang diadopsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi memperbesar tekanan politik pada Komisi Eropa. Dalam periode mendatang akan terlihat kesimpulan apa yang diambil dari penelitian baru dan dampaknya terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari direktif air limbah Eropa.