Parlemen Eropa pekan lalu mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menyatakan keprihatinan atas apa yang mereka lihat sebagai memburuknya situasi demokrasi di Georgia. Dalam resolusi tersebut disebutkan undang-undang baru mengenai 'pengaruh asing', tindakan represif terhadap demonstran, serta intimidasi terhadap anggota oposisi. Perkembangan ini dianggap bertentangan dengan nilai dan norma Eropa.
Perdana Menteri Georgia, yang sebelumnya telah menyebut kritik Eropa sebagai bias, menyebut resolusi tersebut 'memalukan' dan 'tidak dapat diterima'. Menurut Kobasjitze, tidak ada penindasan atau penyimpangan dari aturan demokrasi. Ia menganggap lembaga-lembaga Eropa ikut campur dalam urusan domestik Georgia.
Sementara itu, di dalam Georgia sendiri jurang semakin dalam antara Presiden pro-Eropa Salome Zurabasjvili dan penguasa saat ini dari partai Georgia Dream, yang baru-baru ini mengambil arah yang tampak semakin condong ke Rusia. Sikap pro-Moskow ini menimbulkan ketegangan yang meningkat, sementara sebagian besar populasi masih ingin mempertahankan orientasi pro-Eropa.
Secara resmi Georgia telah mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa, tetapi prosesnya berjalan perlahan. Meskipun tahun lalu negara ini memperoleh status kandidat anggota, penerimaan sebenarnya ke Uni Eropa masih jauh di masa depan. Permohonan itu juga dipisahkan dari permohonan keanggotaan tiga negara Balkan Barat yang diajukan hampir bersamaan.
Sementara itu, Uni Eropa ingin mempercepat proses keanggotaan Ukraina dan Moldova. Mengingat meningkatnya ancaman dari Rusia, Brussel menganggap integrasi cepat dua negara ini sebagai prioritas strategis. Georgia saat ini masih dijaga jaraknya, sebagian karena menurunnya kepercayaan terhadap penguasa saat ini.
Dalam resolusi Parlemen Eropa tersebut, tidak hanya situasi di Georgia yang dikutuk, tetapi juga diajukan langkah-langkah konkret. Seruan diberikan untuk menjatuhkan sanksi pribadi terhadap, antara lain, Bidzina Ivanisjvili, pengusaha kaya yang dipandang sebagai tokoh berpengaruh di balik partai pemerintahan. Politisi dan pengusaha lain yang mendukung arah pro-Rusia juga disebut sebagai target kemungkinan sanksi Uni Eropa.
Ketegangan antara Georgia dan Uni Eropa pun semakin meningkat. Sementara Brussel khawatir atas pergeseran negara itu menuju praktik otoriter, pemerintahan Georgia tetap pada jalurnya sendiri. Sikap ini bukan hanya mengancam memperlambat proses keanggotaan cepat ke Uni Eropa, tetapi juga merusak kepercayaan mitra internasional terhadap stabilitas negara tersebut.