Beberapa puluh anggota parlemen mendesak Komisi Eropa yang baru untuk menjadikan penerapan undang-undang Eropa melawan pelanggaran hak asasi manusia sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri yang baru. Mereka menyebutnya sebagai "kesalahan besar" bahwa Komisi baru belum memasukkan undang-undang yang disebut Magnitsky ke dalam daftar fokus utama untuk beberapa tahun ke depan.
Seruan ini ditandatangani oleh anggota Parlemen Eropa serta politisi nasional dari antara lain Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris Raya. Undang-undang ini dinamai menurut akuntan Rusia Sergei Magnitsky. Pada tahun 2009, ia meninggal di penjara di Moskow dalam keadaan yang mencurigakan. Magnitsky diduga menemukan penipuan pajak yang dilakukan oleh pejabat tinggi Rusia dan politisi.
Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris telah memiliki undang-undang Magnitsky. Undang-undang ini memungkinkan penerapan sanksi terhadap individu dan perusahaan Rusia seperti pembekuan saldo bank dan larangan visa.
Parlemen Belanda baru-baru ini mendesak kabinet Perdana Menteri Rutte untuk memberlakukan undang-undang Magnitsky di Belanda jika tidak berhasil secara skala Eropa. Oleh karena itu Belanda telah mengajukan proposal di UE tahun ini untuk dapat menindak pelaku bisnis dan politisi asing, tidak hanya atas pelanggaran hak asasi manusia tetapi juga atas penipuan keuangan dan ekonomi serta kejahatan. Ini membuat proposal Belanda memiliki pendekatan yang lebih luas dan umum dibandingkan undang-undang Magnitsky, karena tidak hanya ditujukan kepada tersangka Rusia saja.
Salah satu kendala dan keberatan beberapa negara UE adalah justru referensi kepada Magnitsky dalam undang-undang tersebut. Pengaitan dengan kematian akuntan Rusia tersebut dapat memberikan kesan bahwa undang-undang ini diarahkan terhadap Rusia, padahal tujuannya adalah untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia secara global. Oleh sebab itu Belanda tidak menyebutnya sebagai undang-undang Magnitsky, melainkan rezim sanksi UE.
Pada pembahasan proposal Belanda tersebut awal tahun ini banyak mendapat dukungan, tetapi belum sampai pada pengambilan keputusan akhir. Karena sekarang giliran Komisi Eropa yang baru untuk menyelesaikan pembahasan, diperkirakan Komisi Von der Leyen akan memasukkan kebijakan baru terhadap pelanggar hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri yang baru. Dua tokoh utama Eropa yang baru, Presiden UE Michel dan Ketua EK Von der Leyen, sama-sama menyatakan ingin melihat UE yang lebih percaya diri dan aktif di panggung dunia.