Mahkamah Audit Eropa menyatakan bahwa kriteria kontrol untuk pembayaran dari dana pemulihan corona (RRF) terlalu umum dan samar. Karena itu, sulit untuk memastikan apakah miliaran euro yang disalurkan benar-benar berkontribusi pada tujuan yang telah disepakati. Para auditor menyebut ini sebagai risiko signifikan terhadap pembelanjaan dana Eropa yang efektif.
Komisi Eropa ingin menerapkan sistem pertanggungjawaban RRF ini juga pada anggaran Uni Eropa lainnya setelah 2028. Menurut para kritikus, termasuk anggota Parlemen Eropa asal Belanda Bert-Jan Ruissen, langkah ini melemahkan kontrol keuangan. Brussels dianggap berupaya untuk menormalkan model pengawasan yang terlalu longgar.
Mahkamah Audit menemukan bahwa banyak tujuan RRF terlalu samar atau sulit diukur. Negara-negara UE menurut para auditor sering memberikan informasi yang tidak dapat diandalkan tentang hasil yang dicapai. Beberapa tonggak yang telah ditetapkan sebelumnya ternyata dirumuskan secara tidak jelas, sehingga pembayaran tidak selalu dapat dikaitkan dengan capaian konkret.
Pada pencairan dana pemulihan, tidak diperhitungkan biaya aktual atau kepatuhan terhadap aturan. Negara-negara UE menerima dana berdasarkan tonggak dan sasaran, tanpa keterkaitan langsung dengan pengeluaran proyek. Sanksi jika gagal mencapai tujuan tersebut jarang diterapkan.
Meskipun tingkat kesalahan dalam pengeluaran UE turun dari 5,6 menjadi 3,6 persen, angka ini masih berada di atas ambang batas 2 persen. Mahkamah Audit menegaskan bahwa penurunan ini positif, namun Komisi Eropa masih belum memenuhi standar mereka sendiri untuk opini yang menyetujui.
Para pengawas keuangan UE juga memperingatkan bahwa pinjaman UE yang belum dibayar pada 2027 akan melampaui 900 miliar euro. Beban bunga dari paket pemulihan yang dibuat tahun 2020 sudah jauh lebih tinggi dari perkiraan Komisi sebesar 14,9 miliar euro, dan bisa meningkat hingga lebih dari 30 miliar euro.
Menurut Mahkamah Audit dan beberapa anggota Parlemen Eropa, peningkatan beban utang ini mengancam keberlanjutan anggaran di masa depan. Ruissen menyebut pertumbuhan pinjaman ini sebagai beban berat bagi Uni, yang biayanya akan ditanggung oleh generasi mendatang.
Mereka berpendapat Komisi Eropa harus menetapkan standar yang lebih ketat untuk pertanggungjawaban keuangan. Dana pajak Eropa harus dapat dibuktikan memberikan kontribusi nyata pada tujuan konkret seperti daya saing dan iklim, bukan hilang dalam sistem janji samar dan kesepakatan yang tidak mengikat.
Selain itu, Mahkamah Audit mencatat bahwa hanya lima persen dari anggaran dana kohesi yang tersedia telah digunakan. Dana ini dimaksudkan untuk subsidi UE guna mendukung wilayah tertinggal, namun banyak negara UE kesulitan menggunakan dana tersebut. Para kritikus melihat hal ini sebagai peluang untuk melakukan pemotongan dan mengurangi anggaran menjadi setengahnya.