Komisi bersikeras bahwa peraturan Eropa untuk perdagangan bebas deforestasi, yang disahkan pada tahun 2023, akan mulai berlaku pada akhir tahun depan. Namun, perusahaan diberikan waktu tambahan enam bulan sebelum sanksi dan denda diterapkan.
Perusahaan mikro dan kecil mendapat waktu hingga Desember 2026 untuk memenuhi semua persyaratan. Komisi ingin memberikan kelonggaran kepada produsen kecil yang khawatir kepatuhan terhadap aturan akan menyulitkan posisi ekspor mereka dan akses ke pasar Eropa.
Menurut usulan baru, hanya perusahaan yang pertama kali memasukkan produk ke pasar UE yang harus mengajukan pernyataan bahwa barang mereka tidak berasal dari hutan yang baru ditebang. Ini mengurangi beban administratif secara signifikan bagi importir, pedagang, pengolah, dan pengecer saat ini.
Organisasi lingkungan menyebut hal ini sebagai pelemahan berbahaya. Menurut WWF, Komisi mengorbankan tujuan iklimnya sendiri dengan menyerah pada tekanan politik. Organisasi tersebut memperingatkan bahwa perubahan ini meningkatkan risiko penebangan liar dan hukuman bagi perusahaan yang memang berinvestasi secara berkelanjutan.
Kritik keras juga datang dari Parlemen Eropa. Anggota Parlemen Eropa asal Belanda Gerben-Jan Gerbrandy (D66) menyebut prosedur ini tidak transparan dan menunjukkan kurangnya informasi bagi pembuat undang-undang. Menurutnya, kredibilitas legislasi Eropa terancam oleh kesepakatan politik yang terjadi di belakang layar.
Sementara itu, sejumlah negara UE dan pelaku usaha pertanian melihat pelonggaran ini sebagai langkah yang diperlukan. Mereka mengeluh bahwa undang-undang deforestasi terlalu birokratis dan memberi beban yang tidak proporsional kepada petani dan pedagang Eropa yang sudah mematuhi standar lingkungan yang tinggi.
Perubahan yang diusulkan ini masih harus disetujui oleh Parlemen Eropa dan Dewan UE. Di sana, negara-negara UE dan fraksi-fraksi dapat mengajukan tuntutan perubahan sebelum implementasi final ditetapkan. Belum ada kesepakatan atas pelaksanaan lebih lanjut.
Sejalan dengan diskusi ini, Parlemen Eropa Selasa lalu menolak proposal terpisah untuk pengawasan hutan yang diperkuat di dalam UE. Rencana tersebut bertujuan menggunakan data satelit dan data lapangan untuk memantau kebakaran hutan, kekeringan, dan serangan hama dengan lebih baik, tapi tidak mendapat dukungan yang cukup.