Konflik hukum ini berpusat pada pinjaman 150 juta euro yang dimaksudkan sebagai modal awal untuk program senjata dan pertahanan yang lebih besar. Komisi menganggap jumlah ini sebagai langkah awal dalam rencana investasi yang jauh lebih besar senilai miliaran euro. Namun menurut Parlemen Eropa, keputusan ini memerlukan penilaian demokratis.
Proses hukum ini pada dasarnya bersifat simbolis. Isu utamanya bukan jumlah tepatnya, tetapi mengenai keseimbangan kekuasaan di dalam institusi Eropa. Bagi Parlemen, kontrol demokrasi adalah pusat perhatian. Sementara Komisi menitikberatkan pada kecepatan tindakan di masa yang menurut mereka membutuhkan langkah langsung.
Kritik yang dilontarkan bukan pada peningkatan belanja pertahanan, melainkan pada cara Komisi melaksanakan kenaikan tersebut. Para anggota parlemen berpendapat bahwa institusi Eropa hanya dapat mengambil keputusan seperti ini secara kolektif. Mereka memandang intervensi Komisi sebagai pengurangan peran mereka.
Komisi membela tindakannya dengan menekankan urgensinya. Para Komisioner menegaskan bahwa Eropa harus segera memperkuat industri pertahanannya untuk mendorong kapasitas produksi baru dan inovasi. Dana sebesar 150 juta euro diharapkan menjadi pengungkit bagi investasi lebih lanjut yang akan mencapai puluhan miliar euro selama beberapa tahun mendatang.
Tuntutan untuk peningkatan belanja pertahanan Eropa muncul langsung akibat meningkatnya ancaman dari Rusia. Brussel memperingatkan bahwa agresi Rusia semakin bergerak ke arah barat. Untuk memberikan respons yang memadai, Komisi menilai investasi besar dan dipercepat dalam industri senjata dan pertahanan sendiri sangatlah tak terelakkan.
Selain itu, dukungan untuk Ukraina memainkan peran sentral. Komisi menyatakan bahwa Uni Eropa harus mempersiapkan diri dalam jangka panjang untuk tanggung jawab yang lebih besar. Karena Amerika Serikat tampaknya semakin tidak ingin terlibat, Uni Eropa harus menjamin dukungan militer tambahan bagi Kyiv secara mandiri.
Parlemen di Strasbourg tetap terbagi mengenai bagaimana dana itu sebaiknya digunakan. Beberapa fraksi mendorong penguatan program Eropa bersama, sementara yang lain lebih memilih proyek pertahanan nasional. Perpecahan politik ini terpisah dari perbedaan hukum, tetapi membuat pengambilan keputusan menjadi lebih rumit.
Ketua Roberta Metsola mengumumkan bahwa Parlemen akan membawa kasus ini ke Mahkamah Eropa. Dengan demikian, para wakil rakyat ingin menetapkan preseden: keputusan mengenai anggaran pertahanan tidak boleh diambil tanpa persetujuan mereka. Beberapa bulan ke depan akan terlihat bagaimana Pengadilan menilai isu kewenangan ini.