Pejabat yang dipecat memimpin OPEKEPE, badan yang di Yunani bertanggung jawab atas pencairan subsidi pertanian UE. Jaksa Eropa telah menyelidiki badan ini selama beberapa bulan, terutama karena penipuan besar-besaran dalam permohonan yang berasal dari perusahaan di Kreta.
Minggu lalu terjadi penggeledahan kembali di perusahaan-perusahaan pertanian di Yunani. Pemeriksaan itu dilakukan setelah jaksa Eropa mengajukan keluhan tambahan. Keluhan tersebut terkait dengan cara yang kurang memadai oleh otoritas Yunani dalam menangani dan memeriksa permohonan subsidi.
Jaksa publik Eropa (EPPO) menyelidiki apakah ada penipuan terorganisir. Mereka memeriksa kesalahan sistematis dalam pemberian subsidi pertanian serta kemungkinan kolusi antara pejabat lokal dan pemohon. Penyelidikan ini masih berlangsung.
Menurut EPPO, sejumlah besar subsidi diberikan berdasarkan data yang tidak lengkap atau salah. Ada dugaan bahwa beberapa subsidi diberikan untuk lahan pertanian yang sebenarnya tidak digunakan atau tidak memenuhi syarat. Dugaan ini belum terbukti secara hukum.
Yunani memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, dengan ribuan pulau yang lebih dari dua ratus di antaranya berpenghuni. Hal ini menyebabkan banyak layanan pemerintah, termasuk pengelolaan subsidi, diselenggarakan secara lokal. Pendekatan desentralisasi ini membuat pengawasan pusat menjadi sulit, menurut beberapa sumber.
Brussel sebelumnya telah memperingatkan Yunani tentang kekurangan dalam sistem subsidi tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir juga telah dijatuhkan denda akibat ketidakteraturan. Kini, dengan keterlibatan langsung jaksa Eropa, tekanan meningkat pada Athena untuk melaksanakan reformasi.
Meski pemecatan pejabat tinggi ini tampak sebagai sinyal yang jelas, masih belum jelas konsekuensi politik atau hukum apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejauh ini belum diumumkan apakah telah diajukan tuduhan terhadap individu tertentu di OPEKEPE. Penyelidikan masih terus berjalan.