Langkah pertama bisa berupa pemberian hak veto terbatas sementara kepada negara yang bergabung. Belanda baru-baru ini bersama dengan Prancis, Jerman, Belgia, dan Luksemburg mengusulkan agar pendatang baru untuk sementara tidak dapat memberikan suara atau menggunakan hak veto dalam kebijakan luar negeri dan keamanan, anggaran UE, serta ekspansi lebih lanjut.
Alat Tekanan
Tujuannya adalah mencegah hak veto digunakan sebagai alat tekanan atas isu-isu politik domestik, seperti yang pernah dilakukan Polandia dan Hongaria.
Komisaris UE untuk Ekspansi, Marta Kos, akan mempresentasikan usulan pada bulan September untuk menjaga keteraturan Uni saat negara baru bergabung. Para Menteri Luar Negeri negara-negara UE akan membahas ekspansi dan aturan penerimaan baru pada 15 Oktober, dan para kepala negara serta pemerintahan diharapkan membuat keputusan akhir pada KTT khusus musim gugur di bulan Desember.
Promotion
Belanda juga ingin menghindari agar ekspansi tidak memperumit pengambilan keputusan. Menteri Luar Negeri Tom Berendsen (CDA) mendukung penyesuaian atau penghapusan sistem hak veto dan penerapan suara mayoritas berkualifikasi. Menurutnya, perang agresi Rusia ke arah barat menunjukkan bahwa Ukraina dan Moldova harus menjadi bagian dari UE, dan negara kandidat lain (seperti Montenegro) setelah bertahun-tahun persiapan memenuhi hampir semua kriteria penerimaan.
Dua Kecepatan
Baik Kos maupun Berendsen berpendapat bahwa UE harus mampu bekerja dengan 'paket-paket parsial' di mana tidak semua negara perlu ikut serta dalam semua tugas. Para pengkritik khawatir bahwa hal ini dapat menciptakan "pengambilan keputusan UE dengan dua kecepatan". Berendsen menegaskan bahwa bagi Belanda hal ini harus berdampak pada anggaran multi-tahun Eropa (MFK).
Secara bersamaan, dipertimbangkan bentuk keanggotaan bertahap. Negara kandidat dapat secara bertahap semakin mendekati UE, alih-alih langsung menjadi anggota penuh dengan semua hak sekaligus. Contohnya adalah tidak segera memasukkan pertanian Ukraina ke dalam kebijakan pertanian bersama Eropa saat ini.
Aturan UE yang lebih ketat juga harus mencegah agar anggota baru tidak meninggalkan norma demokrasi dan negara hukum Eropa setelah bergabung. Belanda berpendapat bahwa subsidi UE dapat ditangguhkan jika pendatang baru tidak mematuhi kesepakatan.
Isu Keamanan
Perang Rusia melawan Ukraina secara jelas menjadikan ekspansi sebagai isu keamanan. Berendsen menyatakan keanggotaan masa depan Ukraina di UE sangat penting bagi keamanan Eropa. Pemerintah Belanda melihat masa depan Ukraina dalam Uni Eropa, tetapi Kyiv masih harus menjalankan program reformasi besar, terutama terkait negara hukum dan pemberantasan korupsi.
Ekspansi dan reformasi UE semakin dipandang sebagai satu proses yang saling terkait. Berendsen mengatakan kepada wartawan Belanda setelah acara bahwa sekarang bukan lagi soal apakah beberapa negara siap bergabung dengan UE, melainkan apakah UE siap untuk itu. Ia juga mengatakan beberapa reformasi dan metode kerja baru 'seharusnya sudah diterapkan sebelum Brexit'.