Yunani harus mengembalikan total 394 juta euro terkait subsidi pertanian yang dibayarkan secara tidak sah. Selain itu, denda sebesar 78 juta euro juga dijatuhkan. Kombinasi pengembalian dan denda ini merupakan sanksi finansial tertinggi yang pernah dijatuhkan Uni Eropa kepada negara anggota terkait pertanian.
Komisi Eropa menuduh Yunani melakukan kesalahan pengelolaan dalam Kebijakan Pertanian Bersama (GLB) selama puluhan tahun. Otoritas Yunani, menurut Brussel, secara sistematis gagal melakukan pemeriksaan pada permohonan subsidi dan persetujuan penerima subsidi. Akibatnya, ribuan petani menerima dana Eropa secara tidak sah selama bertahun-tahun.
Laporan dari Badan Pemeriksa Eropa menunjukkan adanya "kekurangan pengawasan yang struktural." Dalam beberapa kasus, subsidi diberikan untuk lahan yang bahkan tidak ada atau berada di luar zona yang layak menerima subsidi.
Periode yang menjadi fokus sanksi ini berlangsung dari tahun 2006 hingga 2022. Komisi Eropa melakukan beberapa pemeriksaan selama tahun-tahun tersebut yang secara konsisten mengungkap kekurangan serius. Berbagai peringatan kepada otoritas Yunani tidak menghasilkan perbaikan struktural.
Denda ini memiliki dampak tidak hanya secara finansial tetapi juga politis. Menurut Ekathimerini dan Greek City Times, kasus ini di Athena memicu ketegangan antar departemen. Menteri Pertanian Yunani diduga berada di bawah tekanan karena penanganan kasus penipuan yang buruk dan ketiadaan reformasi.
Yang mencolok adalah Komisi Eropa memutuskan sanksi besar ini tanpa melalui pengadilan. Menurut media Eropa, hal ini secara hukum memungkinkan dalam sistem yang disebut "koreksi kesesuaian", dimana Komisi dapat menarik subsidi tanpa keputusan pengadilan.
Meskipun media Yunani seperti Ekathimerini dan To Vima melaporkan bahwa pemerintah Athena mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan, belum jelas apakah negara tersebut akan benar-benar mengambil langkah hukum. Reaksi resmi dari pemerintah Yunani belum ada sampai saat ini. Dampak potensial terhadap subsidi pertanian di masa depan juga tidak disebutkan secara konkret.
Komisi Eropa menyatakan negara-negara UE lain harus mengambil pelajaran dari kasus ini. Brussel menekankan bahwa penggunaan dana pertanian yang tepat sangat penting untuk kepercayaan terhadap kebijakan UE. Pemeriksaan baru di negara lain tidak dikesampingkan, namun belum diumumkan.