Menurut diplomat, keputusan pendirian oleh Dewan Eropa merupakan langkah penting, mengingat Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di Den Haag saat ini tidak memiliki kewenangan untuk menuntut Rusia tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB.
Dewan Eropa, yang terdiri dari 46 negara anggota Eropa, telah secara bulat menyetujui pembentukan tribunal tersebut. Organisasi ini, yang terpisah dari Uni Eropa tetapi bekerjasama erat dengannya, melihat tribunal tersebut sebagai langkah krusial dalam menegakkan tatanan hukum internasional.
Berdasarkan sumber dari dalam Uni Eropa, progres besar telah dicapai dalam persiapan praktis. Sedang disusun struktur hukum yang bertujuan untuk mencegah para pemimpin Rusia mengklaim imunisasi. Selain itu, bukti-bukti dikumpulkan melalui kerja sama dengan otoritas Ukraina, organisasi hak asasi manusia, dan peneliti independen.
Komisaris Uni Eropa untuk Urusan Keadilan Didier Reynders baru-baru ini menekankan bahwa Uni Eropa memberikan bantuan hukum dan keuangan agar tribunal dapat beroperasi. Ini termasuk pendanaan tim investigasi serta pengumpulan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengadilan di masa depan.
Meski ada dukungan internasional yang luas untuk penyelidikan dan pengadilan terhadap Putin, kelayakan tribun ini tetap menjadi perdebatan. Rusia telah menyatakan tidak mengakui legitimasi pengadilan semacam ini dan menganggap rencana tersebut sebagai serangan bermotivasi politik. Beberapa negara khawatir bahwa pembentukan tribunal khusus dapat memperburuk ketegangan diplomatik.
Terlepas dari hambatan geopolitik, Uni Eropa menyambut baik perkembangan ini. Menurut Josep Borrell, kepala urusan luar negeri Uni Eropa, penting bagi Rusia untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
Komisaris Eropa untuk Energi Kadri Simson Kallas, seorang pendukung tegas sanksi keras terhadap Rusia, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keadilan adalah hal yang tak terelakkan. "Hanya masalah waktu sebelum para pelaku diadili. Tribunal ini akan memastikan kekejaman di Ukraina tidak dibiarkan tanpa hukuman," ujar Kallas.
Bulan-bulan mendatang akan sangat penting untuk pengembangan hukum dan aspek praktis lebih lanjut. Tribunal ini diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada tahun 2025.