Kasus ini diajukan oleh klub pengguna internet Bits of Freedom, yang berargumen bahwa perusahaan Amerika Meta melanggar European Digital Services Act. Hakim memihak organisasi hak digital ini dan menetapkan bahwa pengguna harus memiliki kemungkinan untuk menetapkan pilihan mereka secara permanen.
Saat ini pengguna memang bisa memilih timeline kronologis, tetapi pengaturan itu hilang saat aplikasi dibuka kembali atau fungsi lain diklik. Selain itu, opsi tersebut sulit ditemukan di pengaturan, yang menurut pengadilan mengurangi kebebasan memilih pengguna.
Hakim menyatakan bahwa desain Meta saat ini secara jelas mengarahkan pengguna ke feed yang dipersonalisasi, yang menghasilkan lebih banyak pendapatan iklan.
Hakim memutuskan Meta harus menyesuaikan platformnya untuk pengguna di Belanda dalam waktu dua minggu. Jika tidak dilakukan, akan dikenakan denda paksa sebesar seratus ribu euro per hari, hingga maksimal lima juta euro. Meta pun mendapatkan batas waktu yang ketat.
Putusan ini mewajibkan Meta menyediakan timeline bebas algoritme yang mudah diakses, baik di halaman utama maupun bagian seperti Reels. Pengaturan itu juga harus tetap berlaku jika pengguna menutup aplikasi atau berpindah ke bagian lain. Dengan demikian, akan ada perubahan struktural dalam cara perusahaan menyajikan feed-nya.
Bits of Freedom berargumen selama proses bahwa Meta melanggar aturan DSA baru Eropa dengan memaksa pengguna memilih ulang feed bebas algoritme dan menyembunyikan opsi tersebut dalam menu yang rumit. Pengadilan menerima pendapat ini dan menyatakan bahwa Digital Services Act mewajibkan perusahaan menyediakan pilihan yang adil, transparan, dan mudah digunakan.
Bits of Freedom menekankan bahwa proses ini perlu karena CEO Meta, Mark Zuckerberg, tidak secara sukarela mematuhi aturan Eropa terbaru. Menurut kelompok ini, putusan pengadilan Belanda membuktikan bahwa perusahaan teknologi besar Amerika tidak berada di atas hukum dan intervensi diperlukan untuk melindungi hak demokratis warga.
Walaupun putusan ini didasarkan pada hukum Eropa, saat ini hanya berlaku untuk pengguna Belanda. Namun, keputusan ini bisa berpengaruh pada kasus hukum di masa depan di Uni Eropa, di mana keprihatinan serupa terkait kekuasaan platform media sosial dan pengaruhnya terhadap opini publik juga terjadi.
Selain itu, Anggota Parlemen Eropa Belanda Kim van Sparrentak (GroenLinks) berpendapat bahwa Komisi Eropa harus segera bertindak terhadap versi TikTok dari China dan Amerika, karena kekhawatiran pengaruh terhadap pemilu parlemen Belanda yang akan berlangsung akhir bulan ini.
Van Sparrentak menunjuk bahwa pekan lalu TikTok aktif merekomendasikan livestream demonstrasi kekerasan radikal kanan di Den Haag. Menurutnya, TikTok mendapat keuntungan dari penyebaran video semacam ini dan algoritmenya juga membawa pesan-pesan ekstrem ke pengguna yang sebenarnya tidak mencarinya.
Dengan pemilu parlemen yang akan berlangsung (29 Oktober), Van Sparrentak khawatir akan manipulasi suara melalui media sosial. Dia mengacu pada pengaruh sebelumnya di Rumania dan Ceko, di mana jaringan Rusia menggunakan ribuan akun palsu. "Komisi Eropa harus menunjukkan keberanian dan segera bertindak," ujar Van Sparrentak.