Kurang dari satu minggu menjelang pemilihan di Inggris Raya, Perdana Menteri Boris Johnson tidak mau mengatakan apa yang akan dilakukannya jika ia tidak mendapatkan mayoritas di parlemen. Ia bereaksi gugup saat di televisi hingga tiga kali ditanya apakah ia akan mundur jika kalah, dan menghindari jawaban yang jelas.
Johnson berjanji di Sky News untuk mengurangi jumlah migran, dengan menggunakan sistem poin ala Australia. Namun para ahli mengatakan sistem poin ini justru bisa menyebabkan lebih banyak migran. Johnson menjawab bahwa ia terutama menginginkan “imigrasi terkendali”, dengan penekanan pada profesi khusus atau pekerja terampil.
Dengan ini Johnson kembali memperkenalkan isu yang masih rentan dan kontroversial yaitu kebencian terhadap orang asing dan rasisme di kalangan banyak orang Inggris. Setelah serangan teroris al-Qaeda global di New York, Madrid, dan London (7 Juli 2005), perang di Irak dan kebangkitan IS, ada antipati di kalangan banyak warga Inggris terhadap Muslim, Hindustan, dan penduduk dengan penampilan khas timur. Hal ini sudah memainkan peran besar dalam kebangkitan partai UKIP (yang berkulit putih), dan pertumbuhan dukungan nasionalisme kulit putih Inggris di One Nation.
Dalam kampanye referendum Brexit tahun 2016, kelompok garis keras dan pendukung Breksit sering menggunakan “jumlah besar orang asing” sebagai argumen, yang dianggap sebagai akibat dari pasar tunggal Eropa itu. Bahwa Inggris tidak termasuk dalam perjanjian Schengen dan menjalankan kontrol bea cukai orang sendiri biasanya disembunyikan. Perasaan anti-migran ini diterima dengan baik oleh pandangan anti-UE yang sudah ada selama puluhan tahun di kalangan banyak orang Inggris.
Dalam teks program pemilihan, elemen sensitif ini hampir tidak disebutkan, tapi sering muncul dalam pidato, debat, dan tuduhan. Seperti pemimpin Partai Buruh Corbyn yang tidak ragu menuduh partai Konservatif memiliki sikap anti-Muslim, sementara pemimpin Tory Johnson terus menyebut anti-Zionisme dari Partai Buruh radikal sebagai antisemitisme.
Dalam jajak pendapat, Partai Konservatif memang masih jelas memimpin, tapi sistem distrik pemilihan Inggris juga membuat hasilnya tak dapat diprediksi. Di banyak distrik di tengah dan utara Inggris, Partai Konservatif dan Buruh saling berkompetisi ketat. Partai oposisi seperti Libdem dan Nasionalis Skotlandia pun mengimbau pemilih untuk memilih secara “taktis.”
Di sebagian besar dari lebih dari 650 distrik, partai-partai politik telah membentuk koalisi di mana partai-partai menarik calon mereka demi mendukung calon partai sekutu yang paling berpeluang menang. Sebagai contoh, partai Brexit yang sangat anti-Eropa telah menarik diri di lebih dari setengah wilayah untuk mendukung Konservatif. Libdem, Buruh, SNP, dan Partai Hijau melakukan hal yang sama di lebih dari seratus distrik.