Kroasia dapat bergabung dengan zona Schengen bebas paspor jika Komisi Eropa mengizinkannya. Negara Balkan dengan populasi 4,5 juta jiwa ini kini memenuhi semua syarat untuk menjadi anggota klub negara-negara yang memungkinkan perjalanan bebas di antara mereka. Namun, menurut Komisi Eropa, Bulgaria belum mengatur urusannya dengan baik dan tetap berada di bawah pengawasan khusus. Keputusan mengenai akses Schengen ada di tangan negara-negara UE yang memerlukan kesepakatan bulat.
Dari 28 negara UE, Rumania, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Irlandia, dan Inggris (masih) bukan anggota zona Schengen. Negara-negara non-UE seperti Norwegia, Islandia, Swiss, dan Liechtenstein sudah termasuk di zona ini.
Sekarang Kroasia, yang bergabung dengan UE enam tahun lalu, telah mengatur pengelolaan perbatasan luarnya dengan baik, sehingga menurut komisi dapat menjadi anggota zona Schengen. Perjanjian Schengen menetapkan bahwa pada prinsipnya tidak ada lagi pemeriksaan di perbatasan. Perjanjian ini dibuat pada tahun 1985 di kota Schengen, Luksemburg, oleh Jerman, Perancis, dan tiga negara Benelux.
Rumania tahun lalu tidak melakukan reformasi peradilan maupun perjuangan melawan korupsi. Oleh karena itu, negara tersebut tetap di bawah pengawasan khusus. Belanda adalah salah satu negara UE yang telah lama menentang masuknya Rumania ke wilayah bebas paspor. Belanda mengeluhkan secara terbuka soal korupsi dan politik kroni di aparatur pemerintahan Rumania.
Tahun lalu Wakil Ketua Frans Timmermans mengkritik Rumania yang dianggapnya memiliki situasi "memprihatinkan". Kini, badan eksekutif harian UE menyebut "menyedihkan" bahwa Bukares tidak melakukan apa pun atas rekomendasi meski pemerintahnya menjanjikan perbaikan pada bulan Juni.
Untuk keluar dari pengawasan khusus, Bukares harus menangguhkan serangkaian undang-undang pidana dan membatalkan pengangkatan pejabat di kantor kejaksaan serta badan anti-korupsi.
Sementara itu, Bulgaria telah mengikuti rekomendasi dan mengambil langkah untuk reformasi peradilan dan penanganan kejahatan terorganisir. Dengan demikian, Bulgaria memiliki peluang untuk dilepas dari program pengawasan. Sebelum komisisi memutuskan apakah Bulgaria boleh keluar dari program tersebut, negara anggota dan Parlemen Eropa akan dikonsultasikan.