Presiden Prancis Emmanuel Macron ingin mereformasi prosedur penerimaan anggota baru UE. Baru setelah itu ia ingin membicarakan kemungkinan penerimaan negara-negara baru. Ia kini telah merumuskan rencananya secara tertulis.
Akhir pekan lalu, Paris mengirimkan usulan kepada pemerintah-pemerintah Eropa dengan ide untuk strategi perluasan baru. Inti dari itu adalah persyaratan yang lebih ketat dalam proses negosiasi, termasuk kemungkinan untuk membatalkan penerimaan. Akibatnya, negosiasi semacam itu diperkirakan akan berlangsung lebih lama.
Menurut Macron, prosedur penerimaan saat ini sudah tidak cocok lagi. Untuk menciptakan dukungan baru bagi penerimaan lebih banyak negara, ia menyarankan agar proses tersebut direformasi. Prancis ingin membagi pembicaraan penerimaan menjadi tujuh fase. Standar Eropa terkait kepatuhan terhadap negara hukum harus menjadi fokus pertama. Selain itu, proses penerimaan dapat dibekukan, misalnya dalam kasus Turki.
Bulan lalu Prancis, Denmark, dan Belanda menolak memulai negosiasi keanggotaan UE dengan Makedonia Utara dan Albania. Komisi Eropa, calon presiden komisi Ursula von der Leyen, dan ketua Dewan Eropa yang akan lengser Donald Tusk sangat menentang hal itu. Parlemen Eropa juga menilai posisi tersebut sebagai kesalahan strategis.
Kebanyakan negara UE menilai bahwa Paris menggunakan ketidakpuasan yang sudah bertahun-tahun ada terhadap situasi sekarang sebagai alasan menutup pintu bagi Makedonia Utara dan Albania. Kedua negara ini menurut Komisi Eropa dan sebagian besar negara UE lainnya sebenarnya sudah siap memulai negosiasi keanggotaan.
UE menginginkan adanya kejelasan bagi dua negara Balkan ini sebelum puncak Balkan di Zagreb pada Mei. Menteri Belanda Blok menyatakan bahwa ia tidak akan merasa terdesak oleh tekanan waktu. Bagi Belanda tetap menjadi hal utama bahwa negara UE baru harus benar-benar menunjukkan kemajuan sebelum dianggap siap untuk keanggotaan.
Belanda telah lama menekankan dalam UE perlunya tindakan melawan kejahatan oleh geng pencuri keliling, pemberantasan korupsi, dan independensi peradilan yang lebih besar. Karena itu Belanda masih enggan mengizinkan beberapa negara UE untuk bebas visa, serta mengancam akan mengambil langkah terhadap negara-negara UE yang dianggap terlalu lalai.
Menteri Belanda menyatakan bahwa beberapa negara UE memang terbuka terhadap penyesuaian dan perbaikan prosedur penerimaan. Apakah itu berarti usulan Prancis tetap utuh, masih harus dilihat.