Komisi Eropa berpendapat bahwa Malta dengan skema yang memungkinkan orang asing kaya mendapatkan paspor Malta dengan pembayaran, bertentangan dengan hukum Eropa. Mereka menyatakan bahwa kewarganegaraan UE tidak boleh diperjualbelikan dan negara-negara UE tidak boleh menggunakan kewenangan nasional mereka untuk merusak hak-hak Uni.
Pemerintah Malta bersikeras bahwa pemberian kewarganegaraan adalah wewenang nasional eksklusif dan tetap demikian. Menurut Malta, kebijakan ini sepenuhnya legal, dan negara tersebut telah menyeleksi calon dengan cermat. Perdana Menteri Robert Abela berulang kali menegaskan bahwa Malta sendiri yang menentukan siapa yang menjadi warganya.
Kasus ini mencuat ke publik sejak 2017 lewat laporan jurnalis Malta Daphne Caruana Galizia tentang hubungan antara politisi Malta dan pengusaha kaya dengan dunia kriminal internasional. Dia dibunuh dengan bom atas perintah para kriminal kaya, namun pelaku berhasil diusut.
Kasus ‘paspor emas’ makin memanas setelah terungkap bahwa beberapa orang kaya Rusia yang sudah memiliki paspor Malta dikenai sanksi UE karena keterlibatan mereka dalam perang di Ukraina. Financial Times melaporkan bahwa warga Rusia yang terkena sanksi memperoleh kewarganegaraan UE melalui program Malta, yang menimbulkan kekhawatiran tambahan terkait risiko keamanan.
Menurut Transparency International, penjualan paspor melalui program investasi merusak nilai-nilai inti Uni Eropa. Organisasi tersebut menyerukan aturan yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan lebih baik agar praktik semacam itu tidak disalahgunakan untuk pencucian uang atau menghindari sanksi.
Sebelumnya Komisi Eropa juga secara resmi memperingatkan Malta. Komisi menyatakan bahwa skema tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan nasional, tetapi juga kepentingan Eropa, karena kewarganegaraan UE memberikan hak di semua negara anggota. Namun hingga kini Malta tetap mempertahankan programnya, meski dengan beberapa penyesuaian.
Program yang dimulai pada 2014 ini telah memberikan pendapatan yang signifikan bagi Malta. Menurut Outbound Investment, penjualan paspor menghasilkan ratusan juta euro. Namun para penentang menunjuk bahwa keuntungan finansial itu tidak sebanding dengan potensi kerusakan reputasi UE.
Putusan Mahkamah Kehakiman Uni Eropa kemungkinan akan berdampak besar bagi Malta dan mungkin juga negara lain yang memiliki program serupa seperti Siprus. Kasus ini dipandang sebagai ujian batas kedaulatan nasional dalam proses integrasi Eropa.