Langkah ini berarti partai politik dan kelompok kepentingan tidak lagi memiliki akses ke saluran iklan penting menjelang pemilihan. Meta mengatakan bahwa aturan Uni Eropa saat ini tidak jelas dan sulit diterapkan.
Uni Eropa mengharuskan para penyebar iklan politik di internet untuk transparansi penuh, terutama setelah skandal Cambridge Analytica dalam pemilihan di Inggris Raya.
Bukan hanya iklan politik yang dihapus, iklan terkait tema seperti perubahan iklim, imigrasi, dan kesehatan masyarakat juga tidak lagi disesuaikan dengan profil pengguna. Akibatnya, pengiklan akan lebih sulit menargetkan iklan kepada kelompok pemilih tertentu. Aturan ini hanya berlaku di Uni Eropa dan mulai berlaku pada Oktober 2025.
Meta bukan satu-satunya platform teknologi yang melakukan perubahan ini. Google sebelumnya telah memutuskan untuk membatasi penayangan iklan politik yang ditargetkan. Kedua perusahaan ingin mematuhi Digital Services Act baru, yang akan berlaku penuh pada Agustus dan mewajibkan platform untuk lebih transparan dan berhati-hati dalam menangani informasi dan iklan.
Digital Services Act (DSA) adalah undang-undang Eropa yang mewajibkan platform digital untuk melindungi pengguna lebih baik dari penipuan, berita palsu, dan manipulasi. Platform online besar harus mengungkapkan siapa di balik iklan, bagaimana algoritme bekerja, dan konten apa yang dihapus atau ditandai. Mereka juga harus menyediakan audit independen dan prosedur pengaduan.
Menurut Meta, sangat sulit memenuhi semua persyaratan DSA, terutama dalam mengidentifikasi pesan politik dalam semua 24 bahasa resmi Uni Eropa. Penilaian tentang apa yang termasuk 'politik' ternyata sulit dalam praktik. Meta menyatakan bahwa menghentikan iklan seperti itu adalah satu-satunya solusi yang memungkinkan.
Pembatasan iklan politik ini menuai kritik keras dari politisi dan bos teknologi Amerika. Para pengkritik menyebut undang-undang Uni Eropa itu kabur, birokratis, dan mengganggu pasar. Elon Musk sebelumnya menyebut aturan Eropa sebagai "hambatan bagi inovasi". Presiden AS Donald Trump menyebut pendekatan ini sebagai bentuk sensor yang berbahaya.
Pendukung DSA justru berpendapat bahwa aturan ini menjadikan pemilihan lebih adil dan melindungi dari campur tangan asing. Mereka menunjukkan bahwa iklan politik melalui media sosial beberapa tahun terakhir rentan terhadap manipulasi. Transparansi mengenai kampanye berbayar menurut mereka penting untuk proses demokrasi yang sehat.